Bekasi Online

Pemko Bekasi Bebaskan Retribus PSU Rumah Ibadah dan Sekolah Non Profit

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, bersama pengurus Yayasan Masjid Baitul Jihad Perumahan Kemang Pratama 5, Minggu 12 Februari 2017.[SUB]
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, bersama pengurus Yayasan Masjid Baitul Jihad Perumahan Kemang Pratama 5, Minggu 12 Februari 2017.[SUB]
POSBEKASI.COM – Pemerintah Kota Bekasi akan membebaskan retribusi pasilitas dan sarana umum (PSU) seperti masjid/musholla atau rumah ibadah lainnya termasuk sarana dan prasarana pendidikan non profit lainnya.

Pemanfaatan kekayaan daerah berupa tanah yang digunakan untuk sarana sosial termasuk tempat peribadatan akan mendapat perlakuan khusus terkait retribusi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Rumah ibadah dan pengelola pendidikan non profit dapat mengajukan surat permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dengan syarat adminstrasi sesuai aturan yang berlaku.

“Lahan PSU yang dipakai untuk kegiatan non profit termasuk rumah ibadah masjid, gereja, kelenteng dan lain sebagainya harus dibebaskan dari beban retribusi. Ini bagian dari komitmen saya dan Wakil Walikota Ahmad Syaikhu sebagai kepala daerah yang berdiri di semua agama dalam memberikan kemudahan masyarakat dalam beribadah kepada tuhannya,” kata Walikota Bekasi, Rahmat Effendi saat berdialog dengan pengurus Yayasan Masjid Baitul Jihad yang juga mengelola pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Baitul Jihad di Perumahan Kemang Pratama 5, Minggu 12 Februari 2017.

Dikatakannya, sarana prasarana pendidikan non profit seperti Yayasan Baitul Jihad sudah tidak lagi memikirkan sewa pemanfaatan lahan pemerintah.

“Ini akan mendorong program orangtua asuh yang akan fokus pada pembiayaan pendidikan kaum duafa. Bisa dilihat anak-anak disini juga dapat berprestasi dengan pendidikan gratis, jadi Yayasan non profit ini tidak dibebankan lagi dengan retribusi PSU yang ada,semua akan menjadi ibadah kita semua kepada Allah SWT,” ucapnya.

Untuk prasarana lingkungan, fasum dan fasos yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hak, wewenang dan tanggungjawab pengurusannya beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah mengatur pembebasan retribusi PSU rumah ibadah dan sarana prasarana pendidikan non profit yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi.[SUB]

4.

BEKASI TOP