
POSBEKASI.com, KOTA BEKASI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.000.000. Ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp2.317.601.
Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka saat meninjau kawasan industri tekstil PT Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Standar upah baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Dasar Perhitungan dan Dampak ke Daerah di Jawa Barat
Mengacu pada mekanisme pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perhitungan UMP Jabar menggunakan pendekatan 70 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dari angka KHL Jawa Barat sebesar Rp4.248.132, hasil perkalian 70 persen menghasilkan nominal Rp2.973.692,4 yang kemudian dibulatkan pemerintah menjadi Rp3 juta.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai jalan tengah untuk mempersempit kesenjangan upah antarwilayah di Jawa Barat tanpa mematikan keberlangsungan industri padat karya. Berikut peta dampaknya terhadap kabupaten/kota di Jabar:
• Wilayah dengan UMK di Bawah Rp3 Juta (Terdampak Langsung): Kenaikan UMP ini otomatis mengangkat batas minimum upah di daerah dengan standar upah menengah-rendah, seperti Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Ciamis, Kuningan, Garut, Majalengka, Indramayu, Kabupaten Cirebon, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
• Wilayah Industri Upah Tinggi (Tidak Terdampak UMP): Daerah yang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)-nya sudah melampaui Rp3 juta—seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, hingga kawasan Bandung Raya—tetap mengacu pada hasil musyawarah Dewan Pengupahan kabupaten/kota setempat untuk menentukan kenaikan UMK 2027.
Bagi pelaku usaha sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang mengalami kesulitan finansial untuk memenuhi ketentuan baru, Pemprov Jabar membuka mekanisme pengajuan penangguhan atau perkecualian yang akan diverifikasi secara ketat berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.
Daftar Lengkap UMP 2027 di Indonesia
Selain Jawa Barat, sebanyak 17 dari 38 provinsi di Indonesia telah merilis ketetapan UMP 2027 tepat pada batas akhir pengumuman nasional, Sabtu (21/11/2026). Secara nasional, DKI Jakarta masih mencatat nominal tertinggi sebesar Rp6,13 juta, sedangkan Bali membukukan persentase lonjakan tertinggi mencapai 42,15 persen.
Berikut rekapitulasi UMP 2027 di berbagai wilayah Indonesia yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat:
Pulau Jawa
• DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,10% dari Rp5.729.876)
• Banten: Rp3.372.828,70 (naik 8,77% dari Rp3.100.881,40)
• Jawa Barat: Rp3.000.000 (naik 29,44% dari Rp2.317.601)
• DI Yogyakarta: Rp2.725.000 (naik 12,72% dari Rp2.417.495)
• Jawa Tengah: Rp2.655.454 (naik 14,10% dari Rp2.327.386)
Pulau Sumatera
• Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (naik 9,02% dari Rp3.879.520)
• Sumatera Selatan: Rp4.210.059 (naik 6,77% dari Rp3.942.963)
• Aceh: Rp4.197.000
• Riau: Rp4.031.142 (naik 6,63% dari Rp3.780.496)
• Jambi: Rp3.711.516
• Sumatera Utara: Rp3.410.000 (naik 5,61% dari Rp3.228.971)
• Lampung: Rp3.285.152,48 (naik 7,79% dari Rp3.047.734)
Bali dan Nusa Tenggara
• Bali: Rp4.559.287 (naik 42,15% dari Rp3.207.459)
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.602.441 (naik 5,97% dari Rp2.455.498)
Pulau Kalimantan
• Kalimantan Timur: Rp4.046.360
• Kalimantan Utara: Rp4.027.901 (naik 6,69% dari Rp3.775.243)
• Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 (naik 7,15% dari Rp3.686.122)
Pulau Sulawesi
• Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (naik 8,02% dari Rp4.002.630)
• Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 (naik 7,98% dari Rp3.921.088)
Jadwal Penetapan UMK 2027
Sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), rampungnya pengumuman UMP tingkat provinsi akan dilanjutkan dengan tahapan penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota dan sektoral dengan tenggat sebagai berikut:
• UMK 2027 (Upah Minimum Kabupaten/Kota): Paling lambat 25 November 2026.
• UMSP 2027 (Upah Minimum Sektoral Provinsi): Paling lambat 26 November 2026.
• UMSK 2027 (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota): Paling lambat 30 November 2026.
Pewarta/Editor: Ayoe/RED02

