Posbekasi

Kursi Wapres Kosong: Elit Membisu, Anies Dijauhkan

Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Anies Baswedan pada pelantikan Presiden Prabowo di Gedung DPR/MPR/DPD RI.
Anies Baswedan memberi selamat kepada Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan Presiden RI ke-8 di Gedung DPR/MPR/DPD RI pada 20 Oktober 2026. Foto: IG Anies Baswedan

posbekasi.com, Kota Bekasi – Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 seyogianya dipandang sebagai langkah administratif yang wajar.

Penundaan selama satu pekan akibat padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di luar negeri serta kebutuhan konsultasi politik tidak boleh menjadi preseden bagi molornya agenda konstitusional berikutnya. Waktu tambahan tujuh hari adalah ruang konsolidasi yang sudah sangat cukup untuk memastikan dua nama yang disetor ke parlemen benar-benar matang, sehingga tanggal 9 Desember 2026 menjadi titik final tanpa ruang tawar untuk penundaan ulang.

Namun, di balik penundaan tersebut, tersimpan sebuah anomali politik yang jauh lebih menarik untuk dibedah. Dalam sejarah politik Indonesia, kursi Wakil Presiden hampir selalu menjadi medan pertempuran sengit antar-elit koalisi.

Advertisements

Parpol Membisu

Anehnya, pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik pendukung pemerintah justru tampak kompak diam membisu. Tidak ada manuver terbuka, tidak ada deklarasi tandingan, dan tidak ada perebutan pengaruh sebagaimana lazimnya watak partai politik ketika melihat kekosongan kursi RI-2.

Kebisuan kolektif para ketua umum partai ini sulit dilepaskan dari realitas politik yang membelit mereka sejak era pemerintahan sebelumnya hingga hari ini.

Hampir seluruh partai politik yang kini berhimpun di barisan pendukung pemerintah memiliki kerentanan politik yang nyata.

Sepanjang satu dekade terakhir, deretan kader, elite, hingga pucuk pimpinan partai tidak sedikit yang terseret atau bersinggungan dengan pusaran perkara hukum dan berbagai kasus korupsi.

Dalam politik koalisi gemuk, beban masa lalu semacam ini kerap bertransformasi menjadi “kartu truf” politik yang membuat daya tawar partai menjadi lemah di hadapan pemegang kekuasaan tertinggi.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden di MPR menuntut proses verifikasi yang ketat sekaligus sorotan tajam dari publik.

Mengajukan kader atau ketua umum partai ke posisi nomor dua sama saja dengan membuka kembali kotak pandora rekam jejak sang kandidat maupun partainya di ruang terbuka. Alih-alih nekat bertaruh untuk kursi Wapres yang penuh risiko politik dan beban elektoral menuju 2029, para elite partai memilih bermain aman: membungkam ambisi, menyerahkan sepenuhnya hak penunjukan kepada Presiden Prabowo, dan mengamankan jatah kursi menteri yang sudah berada di genggaman.

Menjauhkan Nama Anies

Di tengah kebisuan para ketua partai tersebut, ruang publik justru diramaikan oleh spekulasi liar mengenai sejumlah nama di lingkaran pimpinan parlemen, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, hingga Ahmad Muzani. Padahal, jika dibedah menggunakan kacamata realitas politik dan kebutuhan strategis pemerintahan, ketiga nama tersebut justru merupakan kandidat yang sangat kecil kemungkinannya—bahkan tidak tepat—untuk duduk di kursi RI-2.

Nama Puan Maharani terbentur realitas posisi politik PDI Perjuangan yang sejak awal berdiri di luar struktur koalisi pemerintahan. Memasukkan Puan ke lingkaran inti eksekutif berpotensi memicu resistensi dari partai-partai koalisi dan merombak arsitektur kekuasaan yang telah dibangun selama dua tahun terakhir.

Begitu pula dengan Ahmad Muzani. Sebagai Ketua MPR RI, peran Muzani jauh lebih krusial menjaga stabilitas majelis agar proses transisi ketatanegaraan berjalan mulus tanpa gejolak, alih-alih digeser ke Istana dan menciptakan kekosongan kendali baru di Senayan.

Sementara itu, derasnya arus dukungan yang mengarah kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad harus dibaca secara jernih.

Menguatnya isu pencalonan Dasco bukanlah sinyal kepastian bahwa ia akan dipilih, melainkan ombak dukungan para loyalis yang melihat betapa vitalnya peran Dasco selama ini. Harus diakui, Dasco adalah figur paling loyal yang bekerja di balik layar untuk mengatur barisan, meredam gesekan koalisi, dan mengamankan agenda-agenda politik Presiden Prabowo di parlemen.

Justru karena peran vital itulah, menempatkan Dasco sebagai Wakil Presiden akan menjadi blunder strategi. Kekuatan terbesar Dasco terletak pada kelincahannya bermanuver di ruang legislatif dan lobi lintas fraksi—sebuah ruang gerak yang akan langsung terikat oleh protokol ketat jika ia menduduki kursi RI-2.

Ia belum pantas—dan memang tidak perlu—bergeser menjadi Wakil Presiden, sebab pemerintah membutuhkan dirinya tetap berdiri tegak di posisinya saat ini untuk mengamankan Presiden.

Ironisnya, ketika nama-nama elit parlemen yang tidak tepat itu terus digoreng, nyaris tak ada satu pun elit koalisi yang berani melirik nama Anies Baswedan.

Padahal, secara objektif, perpaduan antara ketegasan kepemimpinan Prabowo Subianto dengan kapasitas teknokratis serta rekam jejak Anies Baswedan justru menawarkan harapan besar bagi perbaikan Indonesia ke depan.

Anies memiliki modal intelektual dan manajerial yang sangat dibutuhkan negara saat ini: ia teruji mampu membangun sistem birokrasi yang bersih dan transparan, memiliki keberpihakan kuat pada penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, hingga rekam jejak nyata dalam membenahi dan mempercepat kualitas sektor pendidikan.

Lebih dari itu, integritas rekam jejak pendidikannya menjadi antitesis yang telak untuk “meranjau” sekaligus mengakhiri polemik praktik penggunaan ijazah-ijazah bermasalah atau palsu yang belakangan mencoreng wajah perpolitikan dan birokrasi nasional.

Lantas, mengapa nama sekuat Anies seolah dijauhkan dari radar bursa Wapres? Jawabannya kembali pada ketakutan para elit politik itu sendiri. Bagi lingkaran kekuasaan dan partai-partai yang memiliki beban masa lalu, kehadiran Anies di kursi RI-2 dianggap sebagai ancaman nyata terhadap zona nyaman mereka.

Sikap tegasnya dalam menata birokrasi yang bersih serta komitmennya pada supremasi hukum dikhawatirkan akan memutus mata rantai kompromi politik dan mengancam pihak-pihak yang selama ini berlindung di balik ketiak kekuasaan.

Pada akhirnya, sepinya perebutan kursi Wapres oleh para ketua partai yang tersandera kasus masa lalu, ramainya “bursa bayangan” elit Senayan, serta keengganan melirik figur berintegritas seperti Anies Baswedan memperlihatkan satu pertaruhan besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Penundaan sidang paripurna selama satu minggu ini harus menjadi momentum bagi Presiden untuk melampaui ketakutan sempit koalisinya. Ketepatan waktu pelaksanaan sidang pada 9 Desember 2026 nanti akan menjadi ujian sejarah: apakah kursi RI-2 hanya akan diisi demi mengamankan kompromi politik internal, atau benar-benar diberikan kepada sosok yang mampu membawa Indonesia melompat lebih bersih, berintegritas, dan bermartabat.

 

 

Selasa, 17 November 2026

OPINI oleh: Pemimpin Redaksi Posbekasi.com

BEKASI TOP