posbekasi.com, Jakarta – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sumarni Yassierli, mempertegas komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, di sektor formal maupun informal.
Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak ketenagakerjaan kelompok disabilitas terpenuhi secara adil dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
“Kita ingin membangun dunia ketenagakerjaan yang tidak melihat seseorang dari keterbatasannya, tetapi dari kompetensi, semangat, dan kontribusi nyata yang dapat diberikannya bagi kemajuan ekonomi,” tegas Sumarni Yassierli di sela-sela kunjungannya ke Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk meninjau efektivitas program pemberdayaan berbasis komunitas sekaligus mengevaluasi tingkat penyerapan tenaga kerja disabilitas di sektor industri.
Dalam kesempatan itu, Kemnaker menyaksikan langsung beragam inovasi dan hasil karya penyandang disabilitas yang terbukti memiliki nilai ekonomis serta daya saing tinggi.
“Kunjungan ini membuktikan secara nyata bahwa para penyandang disabilitas mampu menghasilkan produk dan layanan yang berdaya saing tinggi apabila disokong pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar serta kesempatan yang setara,” ungkap Sumarni.
Sejalan dengan mandate Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas—yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan setidaknya 1 persen dan BUMN/BUMD sebesar 2 persen pekerja disabilitas—Kemnaker mendorong perusahaan tidak sekadar memenuhi formalitas kuota.
Pemberi kerja diimbau menyediakan aksesibilitas fisik dan teknologi pendukung, seperti perangkat lunak pembaca layar (screen reader) bagi pekerja tunanetra.
“Kepada para pemberi kerja, kami menekankan tiga hal prioritas: membuka ruang kesempatan yang selebar-lebarnya, melakukan penyesuaian makul (reasonable accommodation) di tempat kerja, serta memberikan jalur pengembangan karier yang setara,” ujar Sumarni menjelaskan.
Selain mendorong sektor swasta, Kemnaker terus memperluas jangkauan layanan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang ramah disabilitas, memperbarui sistem informasi pasar kerja (Karirhub/SIAPkerja), serta memfasilitasi program pemagangan khusus.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengikis stigma ketidakmampuan yang selama ini menjadi hambatan utama masuknya kelompok disabilitas ke dunia kerja.
“Ekosistem kerja yang inklusif tidak dapat terbentuk secara instan maupun berjalan sendiri. Ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah, sektor perbankan, pelaku industri, hingga dukungan aktif masyarakat,” tutur Sumarni.
Sebagai penutup rangkaian kunjungan, Kemnaker menegaskan akan terus memantau implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif di berbagai daerah dan membuka ruang kemitraan strategis dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat guna menciptakan iklim kerja yang ramah dan berkelanjutan.
“Saya berharap momentum kunjungan hari ini menjadi pijakan awal dari kerja sama yang jauh lebih kuat, konkrit, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di seluruh Nusantara,” pungkasnya.
Pewarta/Editor: Ayoe/RED01