BANDUNG, POSBEKASI.com – Pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, kini diarahkan secara progresif berbasis desa dengan fokus pada kemandirian pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta pemerataan ekonomi kerakyatan, di mana pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,45 persen pada semester I 2026.
“Kekuatan sejati bangsa ini sesungguhnya dimulai dari desa: dari tangan ulet petani yang menghasilkan pangan, nelayan yang menyediakan protein, peternak yang menggerakkan sektor pangan, pelaku UMKM yang konsisten menciptakan lapangan kerja, hingga koperasi yang menjadi soko guru ekonomi bersama,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Legislator Fraksi Gerindra ini menyatakan, visi besar pusat ini harus dikawal dan diturunkan secara taktis agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Petani harus kita tempatkan sebagai pelaku utama pembangunan pangan nasional, didukung langkah konkret seperti penghapusan 145 aturan rumit dalam penyaluran pupuk serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut Syahrir mengatakan untuk menjamin kesejahteraan produsen, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai offtaker yang menyerap hasil panen dan melindungi petani serta nelayan dari anjloknya harga pasar melalui rantai pasok yang terintegrasi dari petani, koperasi, industri, pasar, hingga konsumen.
“UMKM tidak boleh sekadar menjadi usaha bertahan hidup, melainkan harus didorong naik kelas melalui kemudahan akses modal, pendampingan intensif, adopsi teknologi, digitalisasi, standarisasi produk, hingga kemitraan strategis,” tuturnya.
Selain pangan dan UMKM lanjut Syahrir, kebijakan hilirisasi nasional memastikan bahwa bahan baku dari desa diolah di dalam negeri untuk menciptakan produk bernilai tinggi, memperluas lapangan kerja, serta mendongkrak pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kemandirian pangan harus berjalan seiring dengan kemandirian energi nasional, dibuktikan melalui penghentian impor solar sejak 1 Juli 2026 menyusul penerapan mandatori B50 berbasis kelapa sawit yang berhasil menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan manusia juga menjadi pilar utama melalui Program Makan Bergizi Gratis bagi jutaan penerima manfaat, revitalisasi sekolah, pendirian Sekolah Rakyat, penyediaan akses air bersih di ribuan titik desa bersama TNI, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang merata.
“Desa tidak boleh kehilangan generasi mudanya akibat ketiadaan peluang, sehingga kita wajib membangun ekosistem pedesaan yang atraktif dan produktif melalui pelatihan vokasi, ekonomi digital, industri kreatif, serta pertanian dan perikanan modern agar anak muda dapat membangun desanya sendiri,” terangnya.
Dikatakannya, seluruh rangkaian kebijakan transformatif ini bermuara pada satu tujuan besar agar desa berproduksi, koperasi menguat, petani dan nelayan berdaya, UMKM naik kelas, industri tumbuh, dan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri serta maju.
“Sebab, tolok ukur keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika petani hidup sejahtera, nelayan berdaya, peternak berkembang, UMKM naik kelas, koperasi kuat, industri tumbuh, anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas, desa semakin maju, dan seluruh rakyat tersenyum menikmati hasil pembangunan,” ujar Syahrir. [adk]