BEKASI KABUPATEN, POSBEKASI.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol., menekankan pentingnya implementasi regulasi yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari tingkat desa hingga kabupaten guna mewujudkan pelayanan publik yang paripurna bagi masyarakat.
“Sosialisasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan warga agar mengetahui kepastian terwujudnya pelayanan publik yang paripurna,” ujar Syahrir saat memimpin kegiatan Dialog Wakil Rakyat di Sekretariat RW 12, Desa Satriajaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk “Dialog Publik” ini menjadi wadah strategis bagi legislator dari Fraksi Gerindra tersebut untuk menyerap aspirasi secara langsung sekaligus mengedukasi warga terkait kebijakan-kebijakan daerah yang tengah dijalankan.
“Kegiatan ini sangat penting agar kita bisa mendengar langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjelaskan apa saja yang sudah dan sedang kami perjuangkan di DPRD Jawa Barat. Jadi inilah pentingnya komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat,” tegas H. Syahrir.
Dalam dialog tersebut, berbagai lapisan masyarakat mulai dari tokoh setempat, pelaku UMKM, hingga organisasi kepemudaan menyampaikan keluhan mendesak terkait kondisi infrastruktur jalan lingkungan, problematika pengelolaan sampah, dukungan permodalan bagi UMKM, serta kebutuhan peningkatan kualitas akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Tentu tidak semua bisa langsung terealisasi, tapi ini jadi bahan penting untuk kami perjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan anggaran dan kebijakan di DPRD,” ungkap Syahrir merespons berbagai masukan warga yang ia catat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya di tingkat provinsi.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif ini pun diapresiasi tinggi oleh masyarakat setempat, karena memberikan edukasi politik serta ruang bagi warga untuk menyampaikan keresahan secara langsung kepada wakilnya di parlemen.
“Saya berharap kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat terus terjaga, dan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan riil warga,” pungkas Syahrir. [amh]