KABUPATEN BEKASI, POSBEKASI.com — Pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Tambun Selatan masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dalam sebuah acara yang dirangkai dengan Sarasehan Kemasjidan bertema “Membangun Sinergi dan Menata Kemasjidan yang Profesional dan Berdaya” di Aula An Nadwah Islamic School, Grandwisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ahad (9/8/2026).
“Sebenarnya ini tinggal keberanian kita. Pemerintahan desa, kecamatan, Kabupaten Bekasi, dan pihak terkait harus berani menyelesaikan persoalan yang ada. Kalau memang pengembang sudah tidak bertanggung jawab, harus ada langkah yang jelas agar masyarakat mendapatkan kepastian legalitas,” kata Camat Tambun Selatan, Sopyan Hadi.
Sopyan menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar kemasjidan, terutama menyangkut legalitas tanah, fasilitas sosial, serta fasilitas umum (fasos-fasum) yang berada di kawasan perumahan.
“Saya berharap melalui DMI dan para pengurus masjid, persoalan legalitas ini bisa segera didata. Setelah selesai di kecamatan, kita bawa ke Kabupaten Bekasi untuk diverifikasi bersama BPN, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak terus-menerus dibayangi persoalan legalitas,” tambahnya.
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua PC DMI Kecamatan Tambun Selatan, KH Ahmad Syauqi, menyatakan bahwa kepengurusan baru ini siap melanjutkan program kemasjidan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan ratusan masjid dan musala yang ada di wilayahnya.
“Data yang kami terima sekitar 427 masjid dan mushalla. Itu data dua tahun lalu, sementara sekarang sudah ada beberapa masjid baru yang dibangun dan diresmikan. Artinya, potensi kemasjidan di Tambun Selatan sangat besar dan harus dikelola secara profesional,” terang KH Ahmad Syauqi.
KH Ahmad Syauqi menargetkan agar Tambun Selatan dapat menjadi percontohan dalam hal penataan administrasi dan legalitas rumah ibadah, sehingga para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) memiliki payung hukum yang jelas dan rasa aman dalam beraktivitas.
“Kami berharap Tambun Selatan dapat menjadi pilot project dalam penataan legalitas masjid. Untuk persoalan PSU, wakaf dan lainnya, prosesnya dapat lebih sederhana, terintegrasi dan memiliki satu pintu, sehingga pengurus DKM tidak kesulitan dalam mengurus administrasi,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua PC DMI Tambun Selatan, H. Edi Siswanto, menegaskan bahwa lembaganya akan terus hadir sebagai mitra strategis bagi para pengurus DKM guna mewujudkan masjid yang mandiri dan berdaya saing bagi umat.
“Kami ingin DMI menjadi mitra strategis bagi DKM. Persoalan kemasjidan harus diselesaikan melalui komunikasi, sinergi, dan kolaborasi agar masjid semakin profesional dan berdaya,” ujarnya. [gha]