BEKASI KOTA, POSBEKASI.com — Gejolak perang Iran vs AS-Zionis, Pemerintah Kota Bekasi resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu.
“Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi sesuai arahan pemerintah pusat. Namun saya tegaskan, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu,” kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dikutip dalam keterangan resminya, Jumat (3/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat guna menekan penggunaan bahan bakar di tengah ketidakpastian dampak konflik global.
Melalui penerapan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan, pemerintah berharap adanya penurunan mobilitas ASN yang secara otomatis berkontribusi pada penghematan energi nasional.
“Kita sudah melihat langsung kondisi pelayanan di lapangan. Dengan sistem yang ada, saya yakin pelayanan tetap bisa berjalan baik selama dilakukan pengaturan yang tepat dan terus dievaluasi,” ujar Tri.
Meskipun WFH diberlakukan, Tri Adhianto menjamin sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga tetap beroperasi normal. Instansi seperti Dinas Kesehatan, layanan pengangkutan sampah, hingga bidang pematusan akan mendapatkan pengaturan khusus agar kebutuhan mendasar masyarakat Bekasi tetap terpenuhi tanpa kendala.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, meski ada penyesuaian sistem kerja di internal pemerintahan,” katanya.
Penetapan kebijakan ini juga didasarkan pada hasil evaluasi lapangan yang dilakukan Wali Kota pada Kamis (26/3/26) lalu di sejumlah titik krusial.
Peninjauan tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memastikan kesiapan sistem pelayanan digital dan manajemen SDM.
“Evaluasi akan terus kami lakukan secara berkala untuk memastikan efisiensi energi tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan sedikit pun,” tutup Tri.
Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara instruksi penghematan energi pusat dengan kewajiban melayani warga secara prima. Keberhasilan kebijakan ini nantinya akan menjadi acuan bagi langkah-langkah efisiensi birokrasi selanjutnya di Kota Patriot.
Pewarta/Editor: Ismail Hasibuan