posBEKASI.com | CIKARANG – Pemkab Bekasi terus bergerak cepat menangani dampak kekeringan akibat kemarau. Selain menetapkan status Tanggap Darurat dan menyalurkan air bersih, Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu menindaklanjuti penanganan dampak kekeringan.
“Saat ini kami sudah menyurati BNPB untuk mendapatkant bantuan dana siap pakai, kemudian juga ke Pemprov Jawa Barat. Karena kemampuan kita untuk bisa terus mendukung operasi tanggap darurat bencana ini semakin terbatas,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, saat ditemui di Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Selasa 5 September 2023.
Diketahui pasca penetapan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan pada 31 Juli 2023, daerah terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi meluas dari 24 desa menjadi 32 desa yang tersebar di 10 kecamatan.
“Dari laporan yang masuk, jumlah desa yang terdampak kekeringan masih terus bertambah,” ujarnya.
Selain itu tercatat lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yang terancam kekeringan seluas 2.423 hektar.
Dani menyebutkan, BPBD Kabupaten Bekasi bersama stakeholder lainnya, terus menyalurkan air bersih bagi warga masyarakat yang terdampak kekeringan. Total bantuan air bersih yang sudah disalurkan sampai Senin (04/09) sudah lebih dari satu juta liter.
“Saya kira, kita terus akan melanjutkan penyaluran air bersih ini ya. Karena ini, berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Walaupun kita tetap berharap dan berdoa supaya musim hujan segera datang,” lanjutnya.
Menurutnya, untuk bisa terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu BPBD terus berkolaborasi dengan semua stakeholder, PDAM Tirta Bhagasasi, PMI, Baznas, FPRB, Polres Metro Bekasi, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, dunia usaha, relawan kebencanaan dan elemen masyarakat lainnya. [ghj]