posBEKASI.com | BEKASI – Registrasi dan identifikasi (reg ident) sebagai salah satu fungsi polisi lalu lintas.
Dalam implementasinya merupakan upaya atau strategi mendukung pencapaian tujuan Road safety maka pendekatannya dapat dikaitkan dengan:
1. Amanah UULLAJ no 22 th 2009
a. Mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar
b. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas
c. Membangun budaya tertib berlalu lintas
d. Memberikan pelayanan di bidang LLAJ , pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan pelayanan kemanusiaan
2. RUNK ( Rencana Umum Nasional Keselamatan ) :
a. Road Safety management ( manajemen keselamatan berlalu lintas )
b. Safer Road ( jalan yang berkeselamatan )
c. Safer vehicle ( kendaraan berkeselamatan )
d. Safer People ( pengguna lalu lintas yang berkeselamatan)
e. Post crash ( penangan paska terjadi kecelakaan )
RUNK dijabarkan dalam program 5 tahunan dalam RAK ( Rencana Aksi Keselamatan ) menjabarkan point2 RUNK : a sd e.
3. Paradigma lalu lintas sbb:
a. Scr filosofis
Dilihat esensinya apa mengapa dan bagaimana menata mengatur memberdayakan dan menyelesaikan masalah dan ssebagai power sharing serta memberikan pelayanan publik secara prima yang anti korupsi, reformasi birokrasi dan dinamis. Pendekatan secara filosofis, menunjukkan bahwa lalu lintas merupakan:
1). urat nadi kehidupan
2). Refleksi budaya bangsa
3). Cermin tingkat modernitas
b. Pendekatan Geo politik dan geostrategis
Konteks ini menunjukkan bahwa lalu lintas merupakan unsur pemersatu bangsa dlm mewujudkan dan menjaga kedaulatan, ketahanan, daya tangkal maupun daya saing bangsa.
Mengingat bahwa
1). NKRI merupakan negara kepulauan yg terpisah pisah dan disatukan salah satunya melalui atau dengan lalu lintas.
2). NKRI negara majemuk yg memiliki potensi konflik sosial yg sangat besar bahkan sparatismepun bisa terjadi. Untuk persatuan kesatuan solidaritas sosial salah satunya jg melalui lalu lintas.
3). NKRI sebagai negara yang rawan bencana dimana untuk penanganan hal2 yg bersifat emergensi maupun kontijensi salah satunya jg melalui lalu lintas.
c. Pendekatan globalisasi yang membuka labirin skat ruang dan waktu dg adanya program BRI (belt road inisiative), pasar bebas, konflik dagang china amerika, perlu pengelolaan lalu lintas yang mampu mewujudkan sistem sistem keamanan keselamatan ketertiban dan kelancarannya sebagai urat nadi kehidupan yang mampu menghadapi bertahan dan bersaing.
d. Pendekatan sosiologis, yaitu lalu lintas berfungsi mendukung produktifitas masyarakat dalam berbagai aktifitasnya sehingga mampu bertahan untuk hidup tumbuh dan berkembang. Sistem sistem distribusi sumberdaya dan layanan bagi aktivitas masyarakat untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang melalui sistem sistem yang mendukung produktifitas dan tdk kontra produktif.
e. Pendekatan pelayanan publik, di dalam mengelola atau memanage lalu lintas adalah untum memberukan pelayanan di bidang :
1). Keamanan
2). Keselamatan
3). Hukum
4). Administrasi
5). Informasi dan
6). Kemanusiaan.
Mampu menunjukkan sistem pelayanan yg cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses
f. Pendekatan secara yuridis, pengelolaan lalu lintas berbasis pd supremasi hukum dan upaya penegakkan hukumnya adalah untuk :
1).Penyelesaian masalah atau konflik scr beradab
2). Pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kemacetan dan berbagai masalah lalu lintas lainnya
3). Perlindungan pengayoman dan pelayanan kpd korban dan pencari keadilan
4). Membangun budaya patuh hukum atau budaya tertib
5). Agar ada kepastian
6). Untuk edukasi
g. Pendekatan perubahan sosial dan modernisasi, Mengingat dan juga melihat perubahan di bidang informasi dan teknologi yang begitu cepat sehingga pengelolaan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan tidak lagi sebatas cara cara manual parsial maupun konvensional sehingga diperlukan sistem yang modern. Tatkala memikirkan sistem yang modern maka penanganan lalu luntas ini hendaknya berbasia pd sistem elektronik atau berbasis IT. Yang dapat dikembangkan untuk sistem data dan informasi yang mendukung fungsi operasional, penegakkan hukum maupun fungsi pelayanan kepada publik.
h. Pendekatan operasional maupun fungsional, pengelolaan lalu lintas mampu mengcover atau mendukung point 1 sd 7 tersebut di atas secara profesional cerdas bermoral dan modern
Reg ident dapat dikategorikan menjadi regident pengemudi atau yang dikenal dengan SIM. Adapun regiden kendaraan bermotor dikenal dengan BPKB, STNK dan TNKB. Fungsi Reg ident pengemudi dan kendaraan bermotor ditangani kepolisian merupakan amanah konstitusi yang dijabarkan dalam Undang Undang kepolisian, UU cipta kerja maupun UULLAJ untuk mencapai tujuan road safety ( lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar). Seperti apa yang menjadi pendekatan secara filosofis, syrategis, yuridis, geo politik dan geo strategis makna lalu lintas sebagai : a. Urat nadi kehidupan, b. Refleksi budaya bangsa, c. Cermin tingkat modernitas. Diimplementasikan dalam berbagai program untuk mencapai tujuan road safety maupun amanat UULLAJ.
Regident pengemudi dan kendaraan bermotor ditangani kepolisian untuk menunjukkan fungsinya sbb:
1. Jaminan legitimasi keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor ( ini ada pada bagian BPKB)
2. Jaminan legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor ( ini ada pada bagian STNK dan TNKB)
3. Jaminan legitimasi kompetensi (ada pada bagian SIM)
4. Pendukung fungsi penegakkan hukum atau fungsi kontrol lainnya ( manual, semi elektronik maupun elektronik)
5. Pendukung forensik kepolisian kaitan dengan pembuktian dan pengungkapan perkara pidana dan untuk memberikan pelayanan keamanan
6. Pelayanan prima di biadang LLAJ yang: cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel,informatif dan mudah diakses kepada publik di bidang: a. Keamanan, b. Keselamatan, c. Hukum, d. Administrasi, e. Informasi dan f. Kemanusiaan
Regiden pengemudi dan kendaraan bermotor merupakan suatu sistem terpadu dalam mencapai tujuan road safety ( lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar )
Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Lalu lintas sebagai refleksi budaya dan cermin tingkat modernitas. Ke tiga kredo tsb merupakan refleksi atas kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
Manusia untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang dituntut adanya produktifitas yang bisa dikatakan melalui atau dengan lalu lintas. Selain itu juga demi semakin manusiawinya manusia. Dengan pendekatan kredo tsb maka pembelaan dan keberpihakkan atas pelayanannya tentu saja demi mencapai lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Terbangunnya budaya tertib, meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik. Pelayanan di bidang : keamanan, keselamatan, administrasi, hukum, informasi dan kemanusiaan.
Pelayanan kepada publik di bidang lalu lintas tatkala demi kemanusiaan maka segala sistem baik managerial maupun operasional demgan atau tanpa upaya paksa adalah cara. Termasuk juga sistem sistem terhubung atau on line yang dibangum bernasis elektronik. Pola pelayanan kepada publik tentu saja bertujuan memberikan sistem pelayanan yang cepat yepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.
Pengelolaan sistem pelayanan secara aktual di back up dg cara virtual yang berbasis elektronik melalui back office, aplication maupun net work. Kualitas pelayanan kepada publik dapat dilihat melalui algoritma yang berupa infografis info statistik maupun info virtual lainnya. Dalam memanage orang kendaraan jalan lingkungan dalam suatu pergerakkan :” Aman selamat tertib dan lancar inilah yang diukur atau menjadi tampilan algoritma di dalam menunjukkan kualitas pelayanan kepada publik di bidang lalu lintas. Semua sistem pelayanan saling terkait satu sama lainnya dan saling mendukung yang dikendalikan di dalam back office untuk monitoring, komunikasi, informasi komando pengendalian, merespon laporan dsb. Fungsi inilah yang menjadi basis terbangunnya “big data” agar dapat memberikan pelayanan yang prima dengan bantuan sistem “artifisial intelejen dan internet of things”.
Lalu lintas dengan ke 3 kredonya tatkala terimplementasi dengan baik dan benar, menunjukkan bahwa manusia sebagai mahkluk sosial dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang bahkan meningkat kualitas hidupnya.
Produktifitas yang dihasilkan dari aktivitas yang didukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Di sisi lain dapat juga dilihat pendekatan sebagai perjuangan bagi kemanusiaan. Standar lalu lintas bagi kemanusiaan dapat dilihat dari index road safety melalui algoritmanya yang mengukur atau menunjukkan:
1. Tingkat keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertibannya
2. Kualitas keselamatannya
3. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan
4. Sistem pelayanan publiknya dlm pelayanan : keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi maupun pelayanan kemanusiaan
5. Kualitas para aparatnya dari profesionalismenya, kreatifitas dan inovasinya, reformasi birokrasinya, inisiatif anti korupsinya, tingkat modernitasnya, sinergitasnya antar pemangku kepentingan dsb.
Sejalan dengan pemikiran di atas maka lalu lintas bagi kemanusiaan pendekatanya dpt dilihat dari:
1. Geo strategis dan geo politik bagi persatuan dan kesatuan bangsa agar memiliki daya tahan daya tangkal bahkan daya saing
2. Secara yuridis dalam pembangunan peradaban
3. Secara sosiologis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Secara politis untuk adanya dukungan political will yg membela dan berpihak pd kemanusiaan demi semakin manusiawinya manusia
5. Secara pelayanan kpd publik melalui sistem2 yg berstandar pelayanan prima
6. Secara fungsional yaitu dpat memperbaiki kelemahan kekurangan dan kesalahan di masa lalu, siap untuk menghadapibtuntutan tantangan bahkan ancaman di masa kini serta menyiapkanbagi masa depan yang lebih baik.
7. Secara modern yaitu dibangun berbasis back office sbgai pusat k3i, dengan aplication yang didukung artificial intellegent dan jejaringbyg berbasis internet of things untuk terbangunnya big data system dan adanya one gate service system.
Regiden pemgemudi maupun kendaraan bermotor ditangan kepolisian, akuntabilitas atau pertanggungjawabannya merupakan suatu kewajiban atas suatu amanah dan kepercayaan yang diberikan (kewenangan, kekuatan dan kekuasaan).
Tanggungjawab setidaknya dapat dikategorikan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial.
1. Akuntabilitas secara moral
Pemggunaan kewenangan, kekuatan dan kekuasaan yang dikaitkan dari keutamaan dan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan. Moralitas juga dikaitkan dengan kepatutan secara fungsional maupun sosial. Semakin tinggi posisinya semakin besar dan berat tanggungjawab moralnya. Moralitas juga dikaitkan dengan peran dan fungsinya sebagai role model dengan karakter maupun keunggulannya.
2. Akuntabilitas secara hukum
Amanat atas tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan kewenangan, kekuatan dan kekuasaan yang dapat berdampak kontra, produktif yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas bagi perorangan maupun bagi orang banyak. Akuntabilitas secara hukum dapat dilihat dari perpektif hukum dan keadilan pemggunaan kewenangan dan kekuatan serta kekuasaan sejalan dengan apa yang menjadi keutamaan dan amanat Undang Undang. Kalaupun ada diskresi, alternative dispute resolution maupun restorative justice tetap pada koridor, keadilan, kemanusiaan, keteraturan sosial maupun edukasi.
3. Akubtabilitas secara administrasi
Inti administrasi berkaitan dengan prinsip prinsip manajemen ( kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengemdalian. Kesemuanya berbasis pada SOP ( standadart operational procedure) yang beris
i : job description dan job analysis, standardisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, sistem penilaian kinerja, sistem reward and punishment dan etika kerja.
4. Akuntabilitas secara fungsional
Penggunaan kewenangan, kekuatan dan kekuasaan dikaitkan dengan fungsi dari institusi maupun birokrasinya. Penggunaan kekuatan, kewenangan dan kekuasaan adalah sesuai atau sejalan dengan apa yang seharusnya. Agar dapat beroperasional secara profesional sebagaimana di ataur dalam SOP.
5. Akuntabilitas secara sosial
Penggunaan kewenangan, kekuatan dan kekuasaan dikaitkan atau bertujuan bagi semakin manusiawinya manusia, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, mewujudkan dan menjaga keteraturan sosial. Juga bagi kedaulatan ketahanan daya tangkal bahkan daya saing.
Akuntabilitas dalam pendelatan lima point di atas saling terkait satu sama lainnya, yang akan menjadi landasan bagi implementasi nilai nilai inti ( core value ) menuju keutamaannya. Dasar akuntabilitas dibangan dari kesadaran, gaya hidup, habitus maupun disiplin. Chrysnanda Dwilaksana
Depok Mampang 290723