Namun, selama 14 hari sesuai dengan rentan waktu yang diberikan setelah LAHP dikirim, Wali Kota Bekasi tidak menanggapi LAHP Ombudsman. Sebab itu pihaknya akan memanggil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ke Jakarta.
“Rencananya antara Selasa (16/10) atau Rabu (17/10) depan,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, tujuan pemanggilan adalah untuk menanyakan terkait tindakan korektif sesuai LAHP yang diberikan. “Apakah akan melakukan tindakan korektif itu atau tidak. (Apakah) melakukan seluruhnya (dalam LAHP) atau sebagian,” ujar Teguh.
Selain itu, Teguh menegaskan, apabila dalam pemanggilan tersebut, walkot Bekasi tidak memiliki rencana atau tidak akan melaksanakan LAHP Ombudsman, maka Ombudsman perwakilan Jakarta Raya akan serahkan LAHP tersebut kepada Ombudsman pusat untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi. Hal ini bisa menghasilkan sanksi untuk Walkot Bekasi.
“Kalau sudah jadi rekomendasi dan tidak ditindaklanjuti juga, ya Ombudsman pusat bisa usulkan (ke Departemen Dalam Negeri untuk memberikan) sanksi bagi atasan para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan maladminitrasi,” tambah Teguh.
Usulan sanksi kepada wali kota diberikan Ombudsman kepada Departemen Dalam Negeri yang merupakan atasan wali kota. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada pekan depan. Pemanggilan itu dilakukan untuk menanyakan apakah Rahmat Effendi alias Pepen melakukan tindakan korektif sesuai LAHP atau tidak.
Berdasarkan LAHP terkait malaadministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi, Ombudsman menyebut sejumlah pejabat Pemkot Bekasi tidak kompeten menjalankan tugasnya. Sejumlah pejabat publik terbukti mengabaikan kewajiban hukum yang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah berharap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya bisa menjadi titik terang terkait kasus dugaan penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi, Jawa Barat pada 27 Juli 2018. Ruddy juga berharap LAHP Ombudsman bisa menjawab pertanyaan warga tentang dugaan terhentinya pelayanan publik tersebut. Republika