Posbekasi

Mengenal Peran Brigjen Pol TK dalam Penyadapan Presiden Prabowo

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan keterangan pers terkait kasus di Jakarta.
Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Posbekasi.com / Ismail Hasibuan

posbekasi.com, Jakarta – Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa sosok berinisial TK yang terseret dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan perwira tinggi (Pati) Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Saat ini, Brigjen Pol. TK tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri sekaligus didalami keterangannya dalam proses penyidikan pidana.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Advertisements

Keterlibatan Brigjen Pol. TK pertama kali diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026). Dalam kronologi yang dipaparkan Kapolri, salah satu dari empat tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS), diduga tidak hanya meneruskan instruksi penyadapan ilegal kepada operator lapangan, tetapi juga memberikan perintah langsung kepada Brigjen Pol. TK untuk melakukan aktivitas pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Jenderal Suyudi di hadapan anggota dewan.

Lebih lanjut, Kadivhumas Polri memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan paralel di dua jalur, yakni pemeriksaan kode etik profesi di internal Propam serta proses penyidikan tindak pidana oleh Bareskrim Polri.

Langkah tersebut ditempuh guna memetakan secara menyeluruh konstruksi peristiwa dan peran setiap pihak yang terlibat dalam rantai komando penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut.

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” pungkas Johnny.

 

 

Pewarta/Editor: Ismail Hasibuan

BEKASI TOP