POSBEKASI.com | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tetap memacu pembangunan infrastruktur meskipun saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah. Bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya, kita siap menghadapi kondisi ini meskipun anggaran pembangunan meningkat di tengah penurunan pendapatan dari sektor otomotif,” ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut usai Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Kondisi fiskal Jawa Barat saat ini diketahui sedang menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dipicu oleh kondisi bisnis motor dan mobil yang sedang menurun, sehingga terjadi ketimpangan antara target pendapatan dan kebutuhan anggaran pembangunan yang terus meningkat.
Meski dibayangi tantangan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga. Sejumlah proyek prioritas yang akan dilaksanakan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang flyover di Bulak Kapal, Kota Bekasi.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis. KDM menyatakan rasa optimistisnya bahwa seluruh proyek besar tersebut tetap bisa terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Agenda krusial lainnya yang akan dimulai pada awal 2026 adalah penataan ruang di seluruh wilayah Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk membenahi tata ruang yang dianggap salah sehingga memicu degradasi lingkungan dan banjir. Terkait isu alih fungsi lahan, KDM secara tegas melarang pengembangan perkebunan sawit karena dinilai tidak cocok dengan karakteristik geografis Jawa Barat yang lebih ideal untuk tanaman teh, karet, kina, dan kopi.
Menutup keterangannya, Gubernur KDM mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk mengisi momen pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna dan tidak berlebihan. Ia meminta warga untuk menghindari pesta kembang api yang berlebihan dan mengajak masyarakat mengutamakan doa bersama serta hiburan yang positif di wilayah masing-masing. [amh]