JAKARTA, POSBEKASI.com — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi menetapkan penguatan integritas pegawai sebagai fondasi utama dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahun 2026. Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menegaskan bahwa profesionalisme aparatur harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam pelayanan sehari-hari, bukan sekadar seremoni penandatanganan janji kinerja.
“Pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya dengan sistem yang canggih, tetapi juga membutuhkan aparatur yang jujur, disiplin, dan memiliki semangat melayani. Integritas pegawai harus menjadi fondasi utama,” tegas Abdullah Rasyid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pada tahun ini, Kemenimipas menargetkan pelaksanaan 15 Program Aksi strategis yang meliputi peningkatan layanan imigrasi, reformasi pemasyarakatan, hingga penguatan kualitas SDM.
Abdullah Rasyid mengingatkan agar seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, fokus pada kecepatan dan transparansi pelayanan guna menekan potensi penyimpangan di lapangan.
“Kepercayaan publik menjadi modal terbesar Kemenimipas. Jika pelayanan baik, cepat, dan bersih, maka citra institusi juga akan semakin kuat,” tambahnya.
Menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kritis, Kemenimipas menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Lapas, Rutan, dan Kantor Imigrasi untuk memperkuat budaya kerja profesional.
Pemanfaatan teknologi pelayanan juga didorong agar lebih optimal guna memastikan reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum penting bagi Kemenimipas untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi benar-benar berjalan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” pungkas Abdullah Rasyid. [rls]