BANDUNG | POSBEKASIA.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat mengoptimalkan mutu pendidikan di berbagai sektor, meskipun terdampak efisiensi anggaran.
Menurut Ono, kualitas pendidikan di Jawa Barat harus tetap dipertahankan, meskipun terdampak efisiensi anggaran, terutama di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, yang tidak luput dari dampak efisiensi anggaran tersebut. Akan tetapi, bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK-red) harus menjadi prioritas.
“Nanti antara DPRD dan Pak Gubernur bahwa memang TIK sangat diperlukan untuk sekolah-sekolah seperti SMP Negeri 1 Kota Cirebon,” ujar Ono saat kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 1 Kota Cirebon (29/10/2025).
Tak hanya itu, Ono Surono juga menyinggung perihal pendidikan karakter yang berbasis pada budaya, agama, dan ideologi pancasila harus dirumuskan dengan baik. Hal ini dilakukan agar tidak hanya nilai-nilai mata pelajaran yang terlekat, tetapi juga karakter, budi pekerti, dan etika di setiap sekolah yang ada di Jawa Barat.
“Bagaimanapun juga, Jawa Barat mempunyai program pendidikan dengan tagline gapura panca waluya, salah satunya pendidikan karakter,” kata Ono.
Di sisi lain, permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini menjadi isu nasional, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan pusat mengingat banyaknya kasus keracunan. Termasuk di wilayah Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, evaluasi mendalam diperlukan untuk pencegahan dari persoalan tersebut.
“Dari mulai proses masak-memasak, distribusi, penyajian, hingga penentuan menu harus ada evaluasi mendalam dari pemerintah pusat,” tutur Ono.
Menurut Ono, instrumen pemerintah daerah pun perlu dilibatkan, bukan hanya pasca kejadian keracunan tetapi mitigasinya selama proses pelaksanaan MBG pun harus terlibat. Maka dari itu, pencegahan terhadap situasi keracunan bisa diantisipasi lebih awal.
Terkait efisiensi anggaran, Ono lebih mendukung adanya kebijakan work from home (WFH-red) bagi ASN agar bisa sejalan dengan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk salah satunya mengurangi biaya listrik dan anggaran makan minum.
“Gaji pokok dan tunjangan kinerja ASN sudah ada peraturannya dan kewenangannya ada di daerah masing-masing, sesuai dengan kinerja tanpa mengurangi kualitas dari kerjaannya itu sendiri,” pungkas Ono. [amh]