POSBEKASI.com – Oleh : H. Syahrir, SE, M.Ipol [Anggota DPRD Jawa Barat]
Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indentifikasi permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut di antaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usaha tani skala kecil.
Dari hasil kajian saya dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir secara makro Jawa Barat mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Jawa Barat masih di bawah rekomendasi para ahli gizi. Tantangan menuju ketahanan pangan Jawa Barat berkelanjutan tahun 2025 akan semakin berat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dalam artikel ini disarankan perlunya dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam menetapkan tujuan, memilih cara mencapai tujuan.
Ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.
Ketahanan pangan merupakan ukuran kegentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko.
Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan.
Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi. Ketahanan Pangan dan swasembada pangan juga merupakan isu multi-dimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan.
Mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan berkelanjutan yang kuat menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.
Menurut saya, Pilar penting yang menjadi sorotan menuju kedaulatan pangan Jawa Barat adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM) sebagai pelaku utama dari kegiatan sektor pertanian yaitu petani dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh dan peneliti. Dari segi kuantitas Indonesia jelas memiliki potensi SDM yang melimpah. SDM dibutuhkan sebagai pelaksana, sekaligus menjadi “otak” dari pembangunan ketahanan pangan Jawa Barat. SDM yang tangguh dan berkualitas dibutuhkan untuk menghasilkan IPTEK terkait ketahanan pangan nasional. Kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh SDM menjadi ukuran pokok untuk mengukur kemajuan suatu bangsa.
Dengan demikian lembaga litbang memiliki peranan yang sangat besar, penyuluh pertanian diperlukan untuk mengawal dan membimbing para petani dalam memanfaatkan hasil hasil teknologi modern yang telah dihasilkan para peneliti.
Banyaknya lahan pertanian di Jawa Barat yang harus kita gunakan secara baik dan benar karena berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar, ada 573.842 hektare lahan pertanian. Jika 10 persen menyusut, artinya dalam setahun ada sekitar 57 hektare lahan yang menghilang. Pesatnya pembangunan ini tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setiap tahun terjadi penyempitan lahan pertanian akibat pembangunan.
Dari data yang ada, tiap tahun Jabar kehilangan 10 persen dari total luas lahan pertanian yang ada. Untuk mengantisipasi penyusutan luas lahan pertanian di Jawa Barat, kami bersama pemerintah provinsi telah membuat peraturan daerah tentang sawah abadi. Dengan peraturan tersebut, maka lahan pertanian yang memiliki potensi tinggi tidak bisa dialihfungsikan.
Saya mengimbau agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat agar segera membuat Perda serupa dan segera menyelesaikan Perda RTRW untuk semakin menguatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan di Jawa Barat lahan pertanian di Jawa Barat harus dijaga, sebab status Jabar masih sebagai daerah kedua penghasil beras Nasional.
Dari 50 persen beras yang dihasilkan se-Pulau Jawa, 18 persennya dari Jawa Barat. Dalam jangka panjang, Jawa Barat menargetkan diri menjadi lumbung padi Nasional. Maka dengan hal di atas saya mendorong lahirnya petani milenial, salah satu cara dengan membuat sekolah menengah kejuruan pertanian di kabupaten/kota yang potensi pertaniannya tinggi.
Dan saya bersama rekan-rekan juga akan memperhatikan serta memberikan alat pertanian modern bagi Kelompok Tani Milenial yang memang ingin mengembangkan inovasi dan progresifitasnya untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan penguatan ketahanan pangan dan swasembada ketahanan pangan di Jawa Barat karena dengan alat pertanian yang modern akan menjadi daya tarik kaum millenial untuk masuk ke dunia pertanian, tapi harus ada regenerasi kemudian saat milenial dikombinasikan dengan teknologi modern saya yakin hasilnya pasti akan maksimal, lain dari pada itu saya secara pribadi akan memberikan problem solving dan support apabila dalam perjalanan
kelompok tani milenial mengalami kendala pada segi apapun itu, baik secara administrasi, konsepsi dan materialisasi. Karena ke depan saya akan menjadikan kelompok tani millenial menjadi garda terdepan dalam kekuatan ketahanan pangan dan swasembada pangan di Jawa Barat dan semoga menjadi blue print terhadap provinsi-provinsi lainnya dalam menghadapi hal permasalahan yang sama.
Dengan hal di atas demikian saya memiliki harapan besar bahwa dengan kemandirian daripada seluruh SDM tangguh dan berkualitas serta berkompeten yang ada dimulai dari Jawa Barat hingga seluruh Indonesia pada bidang pertanian dan holtikultura maka akan menekan angka impor yang ada dan bahkan seharusnya produk-produk pertanian dan holtikultura kita dapat di ekspor kepada mancanegara hingga sampai saat ini yang belum masi terealisasikan hal tersebut, maka dari itu konsentrasi saya bersama rekan-rekan serta pemerintah khususnya pemprov Jawa Barat harus benar-benar dan serius dalam mengawal hal ini demi terciptanya kekuatan Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan yang ada di Jawa Barat khususnya dan Indonesia ini, apabila pertanian dan holtikultura kita kuat dimata mancanegara maka saya yakin juga akan menguatkan bargaining kita pada kaca mata Internasional. Adikarya Parlemen