Dukungan tersebut langsung disampaikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. Apalagi pencanangan tersebut, diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik menjalankan reformasi birokrasi serta sinergitas antar pemerintah daerah dengan Forkopimda dalam bentuk penguatan pengawasan dan akuntabilitas kerja.
“Kami berharap, agar semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri mengawal, mengawasi dan berperan langsung untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Eka pada pencanangan WBK dan WBBM di Aula Kejari, Cikarang Pusat, Jumat (9/4/2021).
Dengan pencanangan ini, Eka berharap, sinergitas stakeholder dan Forkopimda Kabupaten Bekasi akan lebih baik lagi, dari sisi akuntaibilitas dan transparansi kepada publik.
“Kami pemerintah daerah akan berpartisipasi secara aktif dan bersinergi membantu Kejari Kabupaten Bekasi untuk peraihan WBK dan WBBM tahun ini,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari mengatakan, komitmen menuju zona integritas wilayah bebas korupsi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja kejaksaan, dengan mengedepankan nilai profesionalisme, kejujuran, kedisiplinan serta kesempurnaan dalam bertugas.
“Dengan nilai tersebut, kami bisa mewujudkan semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terutama memberikan pelayanan aspek hukum yang berkeadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Mahayu berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Forkopimda bisa menjadi mitra untuk terus memberikan dukungan moril kepada Kejari dalam menerapkan Zona Integritas menuju WBK-WBBM.[GHA/SFN]