Anggota DPRD Jabar, Jajang Rohana mengatakan dalam hal ini pihaknya (DPRD Jabar) bertindak sebagai fungsi pengawasan.
“Tapi kami juga melaksanakan monitoring saat kegiatan reses kemarin. Selain itu, juga menyoroti terjadinya duplikasi penerima bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tahap satu,” kata Jajang, Senin (13/7/2020).
Dikesempatan sama, anggota DPRD Jabar lainnya, Tia Fitriani menyoroti proses cleansing data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahap dua yang memangkas sekitar 50 ribu data bantuan provinsi tahap satu.
“Akibat proses cleansing ini kami khawatirkan akan ada polemik di masyarakat terutama pejabat pemerintah level bawah,” ucap Tia.[POB]