Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait hal ini. Ia menilai, tidak relevan kalau Kota Bekasi masuk ke Jakarta, atau justru membentuk provinsi sendiri dengan sejumlah daerah di Bogor raya.
Karena, untuk mengatasi permasalahan administrasi yang kerap terjadi, maka pemekaran daerah lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat II atau pemekaran kabupaten/kota. “Seperti yang pernah saya bilang, tak relevan kalau pemekaran untuk konteks provinsi,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Jawa Barat yang ke-74, Senin (19/8).
Saat ditanya apakah Bekasi harus tetap berada dalam kawasan administrasi Jawa Barat, Emil hanya mengangguk. Ia menandakan Bekasi wajib berada di Jabar.
Sementara itu terkait dengan wacana didirikannya provinsi Bogor/Pakuan Raya, Emil pun memastikan kondisi tersebut tidak tepat. Karena, yang paling pas untuk daerah Bogor adalah dengan pemekaran daerah.
“Karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot,” katanya singkat.
Waki Kota Bogor Bima Arya mengatakan, obrolan mengenai pemekaran hingga pembangunan provinsi baru untuk kawasan Bogor Raya memang sudah ada sejak lama. Keinginan mendirikan provinsi sendiri dan lepas dari Jawa Barat pun sesekali disuarakan.
Mengenai ajakan kepada Kota Bekasi membuat provinsi Bogor, Bima Arya menyebut hal ini salah kaprah. Sebab selama ini dia tidak pernah mewacanakan untuk mendirikan provinsi baru dan mencaplok Kota Bekasi.
“Itu tidak ada (mengajak Bekasi). Konteksnya adalah perkembangan Bogor yang harus diantisipasi,” kata Bima di tempat yang sama.
Bima mengatakan, perkembangan populasi di Kota Bogor dan sekitarnya cukup cepat. Jika hal ini tidak diantisipasi maka kebutuhan masyarakat dalam administrasi dan lain sebagainya bisa lambat.
“Jadi opsinya memang memperluas untuk kabupaten yang masuk ke kota. Kemudian memperkecil rentang administrasinya sehingga berpisah dari Jabar,” papar Bima.
Selain dua opsi tersebut, kata dia, kemungkinan terakhir adalah menjalin komunikasi antara kabupaten-kota. Contoh yang bisa diambil di Jabar adalah kerja sama antara Cirebon, Kuningan, dan Brebes, dengan membentuk Kunci Bersama. Melalui kerja sama ini diharapkan, upaya menyejahterakan masyarakat dari berbagai aspek bisa dilakukan.
Seluruh opsi ini, kata dia, tengah dikaji oleh pemerintah Kabupaten/kota dibantu pihak perguruan tinggi khusunya dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Jika kajian internal ini sudah diselesaikan maka langkah selanjutnya berkomunikasi dengan pemerintah provinsi serta DPR/DPRD. “Kajiannya akhir tahun ini,” kata Bima.
Republika.co.id