
POSBEKASI.com | Oleh : Drs. Muhammad Bardansyah. Ch, Cht.
“Siapa sesungguhnya yang menguasai kekayaan Indonesia, dan untuk siapa kekuasaan negara bekerja?”.
Indonesia tidak pernah kekurangan kekayaan. Dari batu bara, nikel, tembaga, emas, minyak bumi, gas alam, hutan, hingga perkebunan, negeri ini memiliki sumber daya yang menjadi incaran pasar dunia.
Namun, setelah lebih dari 15 tahun menjalani berbagai agenda pembangunan ekonomi, sebuah pertanyaan mendasar tetap relevan: mengapa kekayaan yang begitu melimpah belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh rakyat?
Persoalannya mungkin bukan semata-mata berapa besar kekayaan yang dihasilkan, melainkan siapa yang menguasai akses terhadap kekayaan tersebut, siapa yang memperoleh manfaat paling awal, dan siapa yang akhirnya harus menanggung biaya sosial maupun ekonominya.
Untuk membaca persoalan ini, ada sebuah konsep ekonomi klasik yang menarik untuk digunakan, yakni Cantillon Effect.
Uang Tidak Pernah Mengalir Secara Netral
Diperkenalkan oleh ekonom Richard Cantillon pada abad ke-18, konsep ini menjelaskan bahwa tambahan uang dalam perekonomian tidak memberikan manfaat secara bersamaan kepada semua orang. Mereka yang menerima uang lebih dahulu memiliki kesempatan memanfaatkannya sebelum seluruh harga dan pendapatan menyesuaikan.
Ketika likuiditas masuk melalui perbankan, pembiayaan perusahaan, investasi, atau belanja pemerintah, pihak yang memiliki akses lebih awal dapat membeli aset, memperluas usaha, dan mengakumulasi kekayaan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat luas.
Sementara itu, masyarakat yang baru memperoleh tambahan pendapatan belakangan dapat menghadapi kenaikan harga barang, tanah, dan kebutuhan hidup.
Dalam konteks Indonesia, konsep ini menarik bukan karena seluruh ketimpangan dapat dijelaskan oleh penciptaan uang, melainkan karena ia membuka pertanyaan tentang ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Bagaimana jika mekanisme tersebut bertemu dengan struktur ekonomi yang dikuasai oleh kelompok bermodal besar, memiliki jaringan politik, serta mempunyai akses terhadap perizinan dan proyek strategis negara? Di sinilah pembahasan tentang oligarki menjadi relevan.
Ketika Penguasa dan Oligarki Saling Membutuhkan
Hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan modal merupakan salah satu persoalan mendasar dalam ekonomi-politik Indonesia selama 15 tahun terakhir.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan politik diperoleh melalui mekanisme pemilihan. Namun, kompetisi politik membutuhkan biaya yang tidak kecil. Kampanye, mesin partai, konsolidasi jaringan, komunikasi publik, hingga mobilisasi politik membutuhkan sumber daya finansial yang besar.
Di sinilah kelompok pemilik modal memiliki posisi strategis.
Mereka dapat menjadi sumber dukungan finansial dan jaringan ekonomi bagi kekuatan politik. Sebaliknya, akses terhadap pusat kekuasaan dapat membuka peluang bagi kepentingan bisnis melalui kebijakan, perizinan, proyek pemerintah, konsesi, dan regulasi.
Hubungan ini tidak otomatis berarti korupsi. Dunia usaha memang membutuhkan kepastian kebijakan, sementara pemerintah membutuhkan investasi untuk mendorong pembangunan. Persoalan muncul ketika hubungan yang seharusnya bersifat kemitraan berubah menjadi ketergantungan dan pertukaran kepentingan yang mengorbankan kepentingan publik.
Dalam situasi demikian, negara berisiko tidak lagi sepenuhnya bertindak sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan kepentingan, melainkan menjadi arena perebutan pengaruh oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi.
Penelitian Eve Warburton dalam 𝘗𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘦 𝘗𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦: 𝘛𝘩𝘦 𝘙𝘪𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘉𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯𝘴 𝘪𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 (2024) menggambarkan perubahan penting dalam politik Indonesia. Pelaku bisnis tidak lagi hanya berusaha memengaruhi kebijakan dari luar pemerintahan, tetapi semakin banyak yang masuk langsung ke dalam lembaga politik dan pemerintahan.
Penelitian Damanik, Rompas, Nadia, Berenschot, dan Warburton yang diterbitkan dalam 𝘉𝘶𝘭𝘭𝘦𝘵𝘪𝘯 𝘰𝘧 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢𝘯 𝘌𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘦𝘴 (2025) juga menemukan peningkatan keterkaitan langsung antara anggota parlemen dan kabinet dengan perusahaan. Para peneliti menggunakan istilah 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰-𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘴 untuk menggambarkan aktor yang menyatukan kekuatan ekonomi dan politik.
Temuan tersebut bukan bukti bahwa setiap pejabat yang memiliki hubungan bisnis melakukan pelanggaran. Namun, ia menunjukkan persoalan struktural yang patut mendapat perhatian: ketika kekuatan modal dan kewenangan publik berada dalam lingkaran yang sama, bagaimana memastikan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas?
Demokrasi, Biaya Politik, dan Harga Sebuah Kekuasaan
Ada satu persoalan yang jarang dibahas secara terbuka: mahalnya biaya politik dapat menciptakan ketergantungan antara penguasa dan pemilik modal.
Ketika seorang kandidat atau partai membutuhkan dukungan finansial besar untuk memenangkan kompetisi, kelompok yang mampu menyediakan sumber daya tersebut memperoleh posisi tawar tertentu.
Setelah kekuasaan diperoleh, risiko muncul ketika dukungan politik berubah menjadi ekspektasi terhadap keuntungan ekonomi.
Keuntungan itu tidak harus selalu berbentuk uang yang diberikan secara langsung. Ia bisa muncul melalui kemudahan memperoleh izin, akses terhadap proyek strategis, perlindungan regulasi, konsesi sumber daya alam, atau kebijakan yang memberikan keunggulan kepada pelaku usaha tertentu.
Di sinilah kita perlu membedakan antara investasi yang sehat dan politik rente (rent-seeking).
Dalam investasi yang sehat, keuntungan diperoleh melalui produktivitas, inovasi, efisiensi, dan kemampuan menciptakan nilai tambah. Dalam ekonomi rente, keuntungan lebih banyak bergantung pada penguasaan akses, privilese, dan kemampuan memengaruhi keputusan negara.
Jika mekanisme kedua semakin dominan, persaingan ekonomi menjadi tidak setara. Pengusaha yang memiliki kemampuan produksi dan inovasi belum tentu memperoleh kesempatan yang sama dengan mereka yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan. Akibatnya, negara berpotensi menciptakan pasar yang lebih ramah kepada kedekatan daripada kemampuan.
Cantillon Effect: Ketika Akses Menjadi Sumber Kekayaan
Di sinilah Cantillon Effect memperoleh dimensi yang lebih luas. Kelompok yang memiliki akses awal terhadap likuiditas, informasi, pembiayaan, dan kebijakan mempunyai peluang mengakumulasi kekayaan lebih cepat.
Bayangkan sebuah proyek infrastruktur besar diumumkan pemerintah. Sebelum proyek berjalan, kelompok yang memiliki informasi dan jaringan lebih baik mungkin sudah mengamankan tanah, aset, atau kepentingan bisnis di kawasan tersebut.
Ketika anggaran pemerintah mulai mengalir, perusahaan yang memiliki akses terhadap kontrak dan pembiayaan dapat memperoleh manfaat lebih awal.
Setelah aktivitas ekonomi berkembang, nilai aset dan peluang bisnis meningkat.
Masyarakat luas mungkin baru merasakan manfaatnya ketika proyek selesai, sementara sebagian masyarakat bahkan harus menghadapi kenaikan harga tanah dan perubahan lingkungan tempat tinggal.
Hal serupa dapat terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelompok yang lebih dahulu memperoleh konsesi, akses pembiayaan, dan jaringan distribusi mempunyai posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan pengusaha lokal atau masyarakat yang hidup di sekitar wilayah eksploitasi.
Dengan demikian, persoalannya bukan hanya distribusi uang, melainkan distribusi kesempatan untuk memperoleh kekayaan. Apabila keunggulan tersebut terus diwariskan melalui jaringan kekuasaan dan kebijakan, ketimpangan dapat menjadi semakin struktural.
Kekayaan Alam dan Perebutan Pengaruh atas Negara
Indonesia memberikan contoh yang sangat relevan untuk menguji persoalan ini. Dalam sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan energi, negara memiliki kewenangan menentukan izin, konsesi, tata ruang, perpajakan, serta arah pengembangan industri.
Kewenangan tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan sumber daya alam memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Namun, kewenangan yang besar juga menciptakan peluang rente ketika transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas tidak berjalan dengan baik.
Lihatlah agenda hilirisasi nikel. Kebijakan ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mengembangkan industri pengolahan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari nilai investasi, kapasitas smelter, atau peningkatan ekspor produk olahan.
Kita harus bertanya: siapa pemilik manfaat akhir dari perusahaan-perusahaan yang terlibat? Siapa yang memperoleh konsesi? Berapa besar penerimaan negara? Seberapa banyak industri nasional dan UMKM masuk dalam rantai pasok? Berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia? Dan bagaimana nasib masyarakat serta lingkungan di sekitar wilayah pertambangan?
Penelitian mengenai ekonomi politik nikel Indonesia yang diterbitkan pada 2025 menunjukkan bagaimana kepentingan oligarkis domestik dan kemitraan dengan modal asing dapat memengaruhi arah pengembangan industri tersebut.
Artinya, kebijakan yang secara resmi bertujuan untuk kepentingan nasional tetap harus diuji dari distribusi manfaat dan struktur penguasaan ekonominya.
Kita tidak boleh membiarkan istilah nasionalisme ekonomi menjadi pembenaran bagi konsentrasi keuntungan pada kelompok tertentu.
Negara Tidak Boleh Menjadi Pelayan Kepentingan Segelintir Orang
Bahaya terbesar dari hubungan yang terlalu dekat antara kekuasaan dan oligarki adalah berubahnya orientasi negara.
Negara seharusnya menjadi wasit yang memastikan setiap pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang adil. Pemerintah harus menetapkan aturan, mengawasi persaingan, melindungi kepentingan publik, serta memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Namun, jika pengambil kebijakan memiliki kepentingan bisnis yang beririsan dengan kebijakan yang mereka buat, konflik kepentingan dapat muncul. Jika akses terhadap proyek dan perizinan lebih banyak ditentukan oleh jaringan daripada kompetisi yang sehat, negara berisiko kehilangan fungsi pengawasnya.
Jika keuntungan ekonomi dinikmati secara privat, sementara kerusakan lingkungan, ketimpangan, dan biaya penyelamatan perusahaan dibebankan kepada masyarakat, maka yang terjadi adalah ketidakadilan distribusi.
Inilah situasi ketika keuntungan diprivatisasi, tetapi risiko disosialisasikan. Persoalan tersebut harus menjadi perhatian siapa pun yang memegang kekuasaan, terlepas dari partai, koalisi, atau pemerintahan yang sedang berkuasa.
Mengembalikan Kekayaan Negara kepada Pemilik Sesungguhnya
Pasal 33 UUD 1945 memberikan arah yang jelas: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Makna penguasaan negara bukanlah sekadar kewenangan memberikan izin atau mengatur eksploitasi. Ia mengandung tanggung jawab untuk memastikan manfaat ekonomi tidak berhenti pada segelintir pemilik modal.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi kepemilikan manfaat perusahaan (𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘰𝘸𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱) membuka informasi perizinan dan kontrak sumber daya alam, memperbaiki penerimaan negara, menegakkan persaingan usaha, serta memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik.
Reformasi pembiayaan politik dan pengawasan konflik kepentingan juga harus menjadi bagian dari agenda pembenahan. Tanpa itu, hubungan antara modal dan kekuasaan akan terus memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan.
Indonesia tidak membutuhkan sekadar pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang manfaatnya lebih luas dan tidak terkunci pada kelompok yang memiliki akses paling kuat.
Pada akhirnya, pelajaran penting dari Cantillon Effect bukanlah bahwa uang baru selalu menciptakan ketimpangan, melainkan bahwa cara uang dan sumber daya ekonomi dialirkan sangat menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang tertinggal.
Namun, ketika distribusi kekayaan bertemu dengan konsentrasi kekuasaan, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Sebab, kelompok yang telah menguasai kekayaan berpotensi memperoleh kemampuan untuk memengaruhi aturan yang menentukan distribusi kekayaan berikutnya.
Di titik inilah demokrasi menghadapi ujian sesungguhnya.
Apakah negara berdiri untuk mengatur kekuatan modal demi kepentingan rakyat, atau justru kekuatan modal telah memiliki pengaruh terlalu besar dalam menentukan bagaimana negara bekerja?
Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi kekayaan alam tidak dengan sendirinya menciptakan kesejahteraan. Ia membutuhkan tata kelola, institusi yang kuat, persaingan yang sehat, dan keberanian penguasa untuk memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pemilik modal.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara kaya bukanlah seberapa banyak kekayaan yang berhasil dikeluarkan dari perut buminya, melainkan seberapa besar kekayaan itu kembali menjadi kesejahteraan rakyatnya.*

