𝘒𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘬𝘦𝘭𝘪𝘳𝘶 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘪𝘯 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘶𝘢𝘯, 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘯𝘨𝘨𝘶 𝘩𝘢𝘬 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘪𝘢𝘭𝘯𝘺𝘢, 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘳𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘚𝘖𝘗, 𝘴𝘪𝘢𝘱𝘢 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳𝘯𝘺𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢?
POSBEKASI.com | BEKASI KOTA – Beberapa hari lalu, seorang Ibu warga Bekasi kehilangan nyawanya setelah terlindas truk. Sang Ibu sedang berboncengan dengan anaknya menuju sebuah kantor pemerintahan untuk mengurus perubahan desil data kesejahteraan.
Persoalannya bukan sekadar perubahan angka dalam database. Posisi desil tersebut berpengaruh terhadap hak anaknya memperoleh bantuan pendidikan.
Seorang Ibu harus meregang nyawa oleh sebuah kesalahan yang bukan dia lakukan .
Kita tentu tidak boleh mengatakan bahwa sistem desil secara langsung menyebabkan kecelakaan itu. Tetapi tragedi tersebut semestinya menjadi alarm keras: Mengapa seorang warga yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi kehidupannya harus melakukan perjalanan dan berjuang sendiri untuk memperbaiki data yang seharusnya akurat sejak awal?
Bagaimana orang miskin bisa masuk desil tinggi?
Pertanyaan ini sekarang bukan lagi pertanyaan yang bisa dianggap remeh. BPS menjelaskan bahwa DTSEN merupakan rujukan pemerintah untuk penetapan sasaran berbagai program sosial. Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai desil 10. Penentuannya menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi dan metode Proxy Means Test, bukan semata-mata melihat penghasilan seseorang.
Masalahnya, justru di sinilah persoalan besar muncul. Pada Agustus 2026, BPS sendiri mempublikasikan kasus Pak Timbul di Kulon Progo. Posisi desilnya pernah tercatat berubah dari desil 1 menjadi desil 9. Setelah BPS melakukan pengecekan langsung ke rumahnya dan melakukan pemutakhiran, posisinya kemudian berubah menjadi desil 3.
Mari kita berhenti sejenak. Desil 1 adalah kelompok 10 persen terbawah. Desil 9 berada jauh di atasnya. Kalau seseorang yang kondisi nyatanya tidak mencerminkan keluarga sejahtera dapat tercatat sebagai desil 9, maka pertanyaan masyarakat sangat sederhana: Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem data kita? Apakah datanya terlambat diperbarui? Apakah sumber datanya tidak akurat? Apakah integrasi antarinstansi bermasalah? Apakah verifikasi lapangan belum memadai?
Atau apakah sistem statistik kita terlalu percaya pada data administratif sehingga kondisi manusia yang sebenarnya tertinggal di belakang angka?
BPS sendiri menyatakan bahwa DTSEN harus terus dimutakhirkan dan masyarakat dapat mengajukan pembaruan apabila data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting: Mengapa warga yang miskin harus terlebih dahulu kehilangan haknya, kemudian berjuang membuktikan bahwa dirinya memang miskin? Bukankah seharusnya sistem negara yang mencari dan memastikan?
Negara jangan meminta orang miskin membuktikan kemiskinannya berkali-kali
Di sinilah kritik masyarakat harus disuarakan dengan keras. Kita sedang membangun negara yang semakin digital, memiliki database nasional, memiliki NIK, memiliki data kependudukan, data kesehatan, data ketenagakerjaan, data listrik, data bantuan sosial dan berbagai data administratif lainnya dan ratusan Milyar bahkan triliunan dana sudah digelontorkan untuk itu.
Tetapi mengapa masih ada warga yang harus datang dari kantor ke kantor untuk membuktikan kondisi hidupnya? Lebih ironis lagi, ketika datanya salah, beban kesalahan justru berada di pundak warga. Negara mengatakan: “Datanya tidak sesuai? Silakan lakukan pemutakhiran.” Tetapi warga bertanya: “Mengapa saya yang harus memperbaiki kesalahan data negara?” Ini bukan pertanyaan yang tidak masuk akal.
Dan kemudian ada kisah seorang Bapak
Seorang pensiunan datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ia ingin mengetahui kemungkinan memperoleh manfaat jaminan pensiunnya karena sedang menghadapi persoalan kesehatan serius yakni penyakit berat yang sedang dia derita. BPJS kesehatan yang ia sebagai anggota tidak dapat diharapkan untuk melakukan perawatan terhadap penyakit seriusnya walau dia telah menjadi anggota selama puluhan tahun dan membayar iyuran namun tidak pernah memakai BPJS saat masih bekerja karena perusahaan tempatnya bekerja juga mendaftarkannya pada Asuransi kesehatan .
Ia memahami aturan mengenai usia pencairan, tetapi ia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana: “Saya membutuhkan uang itu sekarang karena saya harus berobat sekarang. Kalau saya harus menunggu sampai usia 60 tahun, belum tentu saya masih hidup. Kalau saya mati sebelum usia itu, untuk apa dan untuk siapa uang yang selama puluhan tahun dipotong dari gaji saya?”
Apa yang bisa kita katakan kepada seorang manusia yang sedang sakit ketika ia mengucapkan kalimat seperti itu? Apakah cukup menjawab: “Belum memenuhi ketentuan usia.” Lalu: “Silakan hubungi call center.” Call center sulit tersambung. Kemudian: “Silakan buka website.” Website sulit dinavigasi ( bahkan oleh si Bapak yang bukanlah warga yang tidak melek teknologi apalagi pensiunan biasa yang tidak mengerti dengan teknologi digital ). Lalu selesai. Bagi sistem mungkin selesai. Bagi manusia, masalahnya justru baru dimulai.
Ini persoalan yang lebih besar daripada SOP
Kita membutuhkan aturan. Kita membutuhkan SOP. Kita membutuhkan data. Kita membutuhkan verifikasi. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang: akal sehat.
SOP dibuat untuk membantu manusia, bukan untuk membuat manusia tidak berdaya ketika berhadapan dengan keadaan yang tidak biasa.
Ketika seorang warga sakit serius dan meminta penjelasan tentang hak finansialnya, negara setidaknya harus menyediakan jalan eskalasi yang benar-benar dapat digunakan manusia, bukan sekadar nomor telepon, bukan sekadar website atau bukan sekadar formulir pengaduan.
Harus ada manusia yang bertanggung jawab untuk mendengar kasus tersebut dan menjelaskan: Apa hak saya? Mengapa saya tidak bisa mendapatkannya? Apa jalan keluarnya? Siapa yang bisa mengambil keputusan atau memberikan penjelasan lebih tinggi?
Jika jawabannya selalu kembali kepada SOP, maka pertanyaannya: Untuk apa kita memiliki birokrasi yang begitu besar jika pada akhirnya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil tanggung jawab ketika warga menghadapi kasus di luar kondisi normal?
Jangan membuat rakyat menjadi korban dari kesalahan sistem
Masyarakat miskin tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang akurat, mereka tidak membutuhkan birokrasi yang panjang, mereka membutuhkan pelayanan yang sederhana, mereka tidak membutuhkan petugas yang hanya pandai mengatakan “sesuai aturan”, mereka membutuhkan petugas yang mampu menunjukkan jalan keluar. Dan mereka tidak membutuhkan teknologi yang sekadar terlihat modern. Mereka membutuhkan teknologi yang benar-benar bekerja untuk manusia.
Kalau seorang warga miskin tercatat sebagai kelompok sejahtera, kemudian bantuan anaknya hilang, lalu ia harus berjuang memperbaiki data tersebut, maka jangan hanya menyalahkan warga karena belum melakukan pemutakhiran. Tanyakan juga kepada sistem: mengapa data yang salah bisa masuk dan bertahan?
Kalau seorang pensiunan yang sedang sakit datang meminta penjelasan mengenai hak finansialnya lalu diputar dari kantor ke call center, dari call center ke website, kemudian kembali lagi kepada SOP, maka jangan hanya bertanya apakah petugas sudah menjalankan prosedur. Tanyakan apakah negara sudah menyelesaikan masalah warganya.
Negara tidak boleh kalah oleh sistem yang dibuatnya sendiri
Inilah inti persoalannya. Kita membangun sistem untuk memudahkan manusia, tetapi jangan sampai manusia akhirnya menjadi korban dari sistem tersebut.
Kita membangun database untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi jangan sampai orang miskin kehilangan bantuan karena data yang tidak tepat.
Kita membangun jaminan sosial untuk memberikan perlindungan, tetapi jangan sampai orang yang sedang sakit merasa tidak berdaya karena haknya hanya bisa dijelaskan melalui SOP. Dan kita membangun birokrasi untuk melayani rakyat, bukan untuk membuat rakyat memohon kepada birokrasi atas hak yang seharusnya dapat mereka akses.
Karena itu, pemerintah dan seluruh lembaga pelayanan publik harus melakukan evaluasi secara serius. Bukan sekadar menambah aplikasi, bukan sekadar menambah call center, bukan sekadar membuat kanal pengaduan. Yang dibutuhkan adalah reformasi cara berpikir pelayanan publik.
Setiap sistem harus memiliki mekanisme koreksi yang cepat. Setiap kesalahan data harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Setiap kasus khusus harus memiliki jalur eskalasi manusia. Dan setiap petugas harus memahami satu prinsip sederhana: Di balik setiap data ada manusia, di balik setiap desil ada keluarga, di balik setiap nomor kepesertaan ada seorang warga. Dan di balik setiap antrean ada manusia yang mungkin sedang berpacu dengan waktu.
Jangan sampai negara begitu sibuk memastikan SOP berjalan, tetapi lupa memastikan manusianya selamat. Sebab data yang salah dapat diperbaiki, SOP dapat direvisi, sistem dapat dibangun ulang, tetapi nyawa manusia yang hilang tidak pernah dapat dikembalikan.
Kamis 08 Oktober 2026