POSBEKASI.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana besar untuk menonaktifkan atau merumahkan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh di internal Kementerian Keuangan guna menutup celah kebocoran negara.
“Ini serius. Besok bisa diobrak-abrik. Itu harusnya memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan kebocoran-kebocoran itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Fokus utama perombakan ini akan menyasar para pejabat Bea Cukai yang bertugas di lima pelabuhan besar di Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa tindakan keras ini merupakan sinyal peringatan bagi seluruh jajaran kementerian agar segera memperbaiki kinerja penerimaan negara yang selama ini dianggap belum memenuhi harapan.
“Jadi, pembenahan menyeluruh pada aparatur menjadi kunci untuk menjaga target penerimaan dan menekan defisit anggaran,” tandasnya.
Evaluasi ketat akan terus dilakukan sepanjang tahun ini. Jika realisasi penerimaan pajak dan bea cukai tetap menunjukkan tren mengecewakan, Purbaya memastikan proses pembersihan birokrasi tidak akan berhenti pada level pelabuhan saja, melainkan mencakup skala yang lebih luas demi mengamankan kas negara.
“Karena saya butuh gerak cepat dari orang-orang yang sudah paham medan. Jadi kita utak-atik dari dalam saja,” ujarnya.
Terkait teknis penataan jabatan, Kementerian Keuangan akan menggunakan skema rotasi internal atau “tukar guling” posisi.
Purbaya menilai promosi dan perpindahan tugas di dalam tubuh DJP dan DJBC jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus merekrut tenaga dari luar instansi yang memerlukan waktu adaptasi lebih lama. [jio]