Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo – Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan sebelumnya mereka telah bertemu dengan Komisioner KPU untuk melaporkan temuannya tersebut secara lisan.
“Kami sampaikan bebera keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI,” kata Hashim di Kantor KPU RI, Senin 11 Maret 2019.
Hashim mengungkapkan, berdasarkan temuan dari IT BPN setidaknya 17,5 juta nama di DPT masih belum tervalidasi dengan baik dan benar. Karena itu, ia mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk segera memperbaikinya agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.
KLIK : Mabes Polri Profiling Akun Opposite6890 Terkait Tudingan Buzzer Jokowi
“Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar kedepan tidak ada manipulasi data ganda,” ujar Hashim dikutip dari dakta.com.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas masalah ini.
Pasalnya, berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.
“Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar,” beber Riza.[POB]