JAKARTA, POSBEKASI.com – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terpantau kian numpuk pada awal tahun 2026. Bank Indonesia (BI) melaporkan total posisi ULN Indonesia per Januari 2026 telah mencapai 434,7 miliar dolar AS. Meskipun pertumbuhannya melambat di angka 1,7 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen, akumulasi nominal utang ini tetap menjadi sorotan utama dalam struktur ekonomi nasional.
“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Tapi ULN pemerintah tetap terjaga,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (16/3/2026).
Lonjakan posisi ULN Pemerintah menjadi penyumbang signifikan, yakni tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5,6 persen. Pemerintah mengklaim bahwa penambahan utang ini merupakan bagian dari strategi untuk menutupi kebutuhan pembiayaan program prioritas dan proyek-proyek strategis nasional di tengah dinamika ekonomi global.
“Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah,” jelas Denny.
Pemerintah juga memanfaatkan instrumen ULN untuk menyerap masuknya modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Penggunaan dana utang ini diklaim diarahkan pada sektor-sektor krusial seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen), Administrasi Pemerintah (20,3 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), hingga Konstruksi (11,6 persen).
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Denny.
Di sisi lain, kondisi berbeda terjadi pada ULN sektor swasta yang justru menunjukkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Januari 2026 tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS, turun dari posisi Desember 2025 yang mencapai 194,0 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), yang dipicu oleh berkurangnya utang pada perusahaan bukan lembaga keuangan.
“Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan,” tuturnya.
Terlepas dari besarnya angka utang yang ada, BI menilai struktur utang Indonesia masih dalam kategori sehat dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang justru turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026, dari posisi sebelumnya di angka 29,9 persen.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” terang Denny. [met]