posBEKASI.com | CIKARANG – Meski Pilkada Kabupaten Bekasi masih setahun lagi, namun masyarakat sudah mulai melirik H. Syahrir, SE, M.IPol, sebagai bakal calon Bupati periode 2024 – 2029. Masyarakat yang mulai mendukung Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra, Haji Syahrir, untuk calon Bupati Bekasi datang dari berbagai kalangan dan latar belakang di antaranya, masyarakat tani, praktisi pendidikan dan hukum.
“Kami berharap ada calon yang sudah teruji akan janji dan kinerjanya untuk memimpin rakyat Kabupaten Bekasi. Jadi bukan janji yang tak kunjung dilaksanakan, dan kinerja yang dipaksakan karena ketidakmampuan mengelola, memanage, dan memimpin seluruh jajaran Pemkab Bekasi,” ungkap Rudiansyah salah seorang petani di wilayah Cikarang Timur, saat posbekasi.com meminta pendapatnya terkait Calon Bupati (Cabup) Bekasi periode 2024 – 2029 pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 mendatang, Senin 18 September 2023.
Rudiansyah lebih mengerucut menyebut nama politisi Partai Gerindra, Syahrir, yang dia ketahui telah tiga periode menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar IX (Kabupaten Bekasi) ini.
“Kalau sudah sampai tiga periode, dan ini mau empat periode di Pemilu 2024 nanti, artinya masyarakat Kabupaten Bekasi sangat mempercayai Haji Syahrir, yang memang namanya tidak asing di masyarakat dan cukup dikenal peduli dengan masyarakat. Terlebih kami sebagai petani berharap Bupati mendatang peduli petani, seperti Haji Syahrir yang merupakan Ketua Umum Pemuda Tani Jabar perlu didukung agar kehidupan petani lebih sejahtera lagi,” paparnya.
Terpisah, tokoh peduli pendidikan dari Kecamatan Babelan, Ghojali, SH, yang diminta komentarnya sosok Bupati Bekasi yang ideal dalam dunia pendidikan menyatakan, dunia pendidikan adalah menempa generasi muda sebagai kelanjutan kepemimpinan baik lokal (daerah) maupun pusat.
“Kami sudah melihat sosok politisi yang juga konsen pada dunia pendidikan. Haji Syahrir selain anggota DPRD Jabar juga konsentrasi dengan pendidikan sebagai Dewan Pembina Gerakan Literasi Nasional (GLN) Gareulis Jawa Barat. Ini modal yang baik untuk Haji Syahrir maju sebagai Cabup Bekasi,” ujar pria tengah baya yang merupakan praktisi pendidikan.
Ghojali yang juga praktisi hukum berharap munculnya cabup cabup yang memiliki pengalaman tata kelola pemerintahan. Seperti, Syahrir yang merupakan anggota Komisi I DPRD Jabar akan memberikan tawar tinggi kepada rakyat Bekasi untuk memajukan Kabupaten Bekasi.
Di mana Komisi I merupakan Komisi Bidang Pemerintahan meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen.
“Posisi Haji Syahrir di bidang komisi yang ditempatinya juga modal utama 5 tahun terakhir ini. Bahkan pengalaman Haji Syahrir pada periode 2014 – 2019, menjadi pimpinan yakni Ketua Komisi I,” jelas Ghojali.
Ketahanan Pangan
Sementara, Haji Syahrir yang dihubungi redaksi posbekasi.com, menyinggung ketahanan pangan. Ia mengatakan, bisa di lihat dari struktur APBD kabupaten dan provinsi yang masih dirasa belum kelihatan dan berperan atau berkepedulian pada petani atau perkebunan masyarakat.
“Ini sangat disayangkan. APBD yang cukup besar di kota industri yang megah dan di tengah industri besar, Kabupaten Bekasi yang menjalin, memiliki dukungan besar CSR semestinya sudah bisa dirasakan dan bisa dikemas untuk kepedulian rakyat dan petani,” kata Syahrir.
Masalah ketahanan pangan lanjut Syahrir, saat ini para negara yang menghasilkan atau sumber beras seperti Vietnam, India, dan lainnya, menstop ekspornya ke Indonesia karena mempertahankan pangan di negerinya.
“Untuk kesiapan ketahanan pangan seperti Vietnam, kita tidak punya,” katanya.
Ditambah lanjut Syahrir, di daerah lahan pertanian Kabupaten Bekasi saat ini banyak berubah menjadi perumahan.
“Perumahan sangat banyak menjamur dan gampangnya sambungan listrik perumahan baru sangat mudah mendapatkan izin yang diberikan Pemkab. Izin-izin yang begitu gampang tanpa mengkaji atau melihat kepentingan lebih besar yaitu ketahanan pangan,” ucapnya.
Oleh sebab itu kata Syahrir, Pemuda Tani menyangkakan kurang aktifnya dan kurang kepedulian Pemkab terhadap program program langsung ke Petani.
“Sebagai mewadahi Pemuda Tani Jabar, Pemkab Bekasi perlu mendorong dan aktif untuk menggandeng dan menjalankan program untuk petani sehingga Kabupaten Bekasi bisa menjadi ketahanan pangan secara mandiri,” tuturnya. [amh/yan]