posBEKASI.com | BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, menyatakan pembatalan 4.791 calon siswa siswi SMA dan SMK peserta Didik Baru 2023 terkait masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena kecerobohan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang tidak peka terhadap situasi perpindahan warga menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Ini semacam kecerobohan Dinas Dukcapil tidak peka terhadap hilir mudik perpindahan warga terutama menjelang PPDB, bisa di lihat rata-rata kebanyakan perpindahan rumah hanya anak yang menumpang ke rumah kerabat atau keluarga, sedangkan orangtuanya dan lainnya tidak pindah. Ini lah yang perlu kejelian aparat Dukcapil,” ungkap Syahrir menyikapi 4.791 calon siswa siswi SMA/SMK dicoret Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena masalah Kartu Keluarga (KK), Jumat 21 Juli 2023.
Menurut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar IX (Kabupaten Bekasi), mendorong Disdik Jabar untuk terus lebih jeli terhadap sistim zonasi berdasarkan tempat tinggal calon siswa.
“Apresiasi untuk kejelian Disdik Jabar yang bisa memilah milah mana yang benar-benar rumah tinggal calon siswa dan mana yang kamuflase atau menumpang sesaat untuk bisa masuk ke sekolah pilihannya dengan memindahkan calon siswa ke rumah kerabat atau keluarganya,” jelas Syahrir.
Syahrir yang juga Dewan Pembina Gerakan Literasi Nasional (GLN) Gareulis Jawa Barat, menambahkan ketegasan Disdik Jabar mencoret ribuan calon siswa merupakan pembelajaran bersama bagi seluruh orang tua, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Dukcapil agar tidak melakukan pembohongan dan mengajarkan anak berbohong.
“Apa yang dilakukan orang tua, yakni memindahkan sementara domisili anak dengan tujuan untuk bisa masuk sekolah pilihannya sama saja dengan mengajari anak berbohong. Ini kita harapkan tidak lagi terjadi pada tahun tahun mendatang,” ucap Syahrir.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Wahyu Mijaya, menegaskan pembatalan 4.791 calon siswa siswi SMA dan SMK peserta Didik Baru 2023, di antaranya terkait dengan masalah KK tidak sesuai dengan aslinya dan DDTKS.
“Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan,” ujar Wahyu usai mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin 17 Juli 2023.
Wahyu menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023.
“Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki,” katanya.
Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah.
“Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa,” terang Wahyu.
Ia memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan.
“Kita akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insyaallah segera keluar hasilnya,” pungkas Wahyu. Adikarya Parlemen