posBEKASI.com | BANDUNG – Para nelayan Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan jargon Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Jabar Juara, Nelayan Juara” yang bagi mereka tidak ada artinya hanya sebagai slogan semata tanpa bukti nyata mensejahterakan nelayan. Bahkan kehidupan nelayan semakin parah akibat Dermaga Pamayangsari over kapasitas sejak tahun 2022 tidak ada penanganan dari Pemrov maupun instansi terkait.
Hal itu diungkapkan para nelayan yang mengadukan nasib mereka kepada anggota DPRD Jabar, H. Syahrir, SE, M.IPol.
Para nelayan tersebut berharap Syahrir dapat menjembatani ke Pemprov dan instansi terkait agar segera turun melihat kondisi dermaga yang saat gelombang tinggi menerjang menghancurkan kapal-kapal nelayan karena berbenturan satu sama lainnya akibat sempitnya dermaga.
“Saat ombak tinggi 5 – 7 feet, kapal nelayan tertambat di Dermaga Pamayangsari banyak yang rusak. Bahkan ada yang patah menjadi dua bagian akibat benturan keras antara kapal dengan kapal yang berlabuh karena sempitnya dermaga akibat over kapasitas,” ungkap Syahrir kepada media sesaat menerima pengaduan melalui telepon selular dan WhatsApp para nelayan Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 7 Juli 2023.
“Video yang dikirim nelayan melalui WhatsApp ada kapal yang patah menjadi dua bagian saat gelombang menghantam dermaga, ratusan kapal lainnya berbenturan hingga tidak sedikit yang rusak,” tambah politisi Partai Gerindra ini.
Dari video yang dikirim nelayan lanjut Syahrir yang juga merupakan Umum Pemuda Tani Indonesia Provinsi Jawa Barat, terlihat kesal dan kecewa karena sejak tahun 2022 mereka sering menyampaikan harapan untuk adanya perbaikan dan perluasan dermaga karena semakin hari semakin over kapasitas.
“Salah seorang nelayan dalam video tersebut mengungkapkan kekesalannya dan mempertanyakan jargon ‘Jabar Juara, Nelayan Juara’ yang bagi mereka hanya lips service dari Pemrov Jabar. Mereka tidak merasakan bukti nyata dari Jabar Juara,” terang Syahrir membeberkan video nelayan yang dikirim langsung ke dirinya.
Syahrir mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai pimpinan Pemprov dan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar segera turun dan memperhatikan nasib nelayan.
“Saya sangat prihatin atas kekecewaan nelayan yang menyebut jargon Jabar Juara tak punya arti bagi nelayan. Hal ini sangat saya rasakan dan maklumi atas ketidak percayaan nelayan. Karena itu, Pemrov Jabar dan instansi terkait segera melakukan perbaikan seperti yang diharapkan para nelayan,” ungkapnya.
Pada awal pekan ini, Syahrir menampung keluhan nelayan Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, semakin sulit melaut akibat pemberlakuan skema Full QR dengan transaksi (pembelian) solar subsidi dengan scan QR Code sejak Mei 2023.
“Saat ini nelayan merasakan kesulitan membeli solar dengan scan QR Code, karena masih banyak nelayan yang tidak menggunakan handphone android,” ujar legislator DPRD Jabar dari daerah pemilihan Jabar IX (Kabupaten Bekasi).
Syahrir menambahkan, regulasi itu perlu dikaji ulang khusus untuk nelayan agar dimudahkan, misalnya dengan pendataan dari kelompok nelayan bisa mendapat solar tanpa harus mengunakan barkot.
“Aduan nelayan minta regulasi barkot diganti, baiknya dilakukan pendataan nelayan saja, jadi mereka (nelayan) yang tidak menggunakan android juga mendapatkan solar. Pemerintah dan BUMN pengelola Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diharapkan lebih peka terhadap kondisi terkait distribusi BBM bersubsidi yang menjadi hak bagi para nelayan,” kata Syahrir, Senin 3 Juli 2023. Adikarya Parlemen