Hal tersebut dikatakannya terkait dengan penanganan lahan kritis, perbenihan dan penanggulangan bencana yang ada di Jawa Barat.
“Saya kira sangat penting sekali koordinasi ini khususnya bagaimana kita bisa terus melakukan perencanaan pembangunan yang sifatnya saling mendukung antara provinsi dan pusat,” ungkap Yunandar Eka Prawira dalam konsultasi terkait penanganan lahan kritis di Jawa Barat ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKI Jakarta yang dihadiri pimpinan dan anggota komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Menurutnya, ada banyak dukungan ke Jawa Barat tapi sifatnya mungkin masih individual yang artinya Pemerintah Pusat punya program dan Pemerintah Provinsi punya program yang akhirnya jalan masing-masing.
“Maka dari itu, ke depannya kita harus punya koneksi yang lebih baik dan kalau perlu kita punya dukungan anggaran yang besar dari pusat untuk DAK dan sektor kehutanan khususnya di jawa barat,” ujarnya.
Lebih lanjut Yunandar mengatakan Komisi II DPRD Jabar juga berharap ke depannya bisa mengurangi jumlah lahan kritis di Jawa Barat.
“Karena hal itu yang paling urgent, yang harus dilakukan karena berkaitan dengan masalah kebencanaan. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi resiko kebencanaan kita dengan mengurangi jumlah lahan kritis di Jawa Barat,” tandasnya. [POB]