POSBEKASI.com, BEKASI KABUPATEN – Penerapan regulasi yang ketat dan transparan dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal krusial untuk memastikan seluruh kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Syahrir, SE, M.I.Pol., beberapa waktu lalu saat menggelar kegiatan Dialog Wakil Rakyat di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
“Sosialisasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan warga agar mengetahui kepastian terwujudnya pelayanan publik yang paripurna,” ujar Syahrir.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk dialog publik ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi secara langsung, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan daerah yang tengah dijalankan di tingkat provinsi.
“Kegiatan ini sangat penting agar kita bisa mendengar langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjelaskan apa saja yang sudah dan sedang kami perjuangkan di DPRD Jawa Barat. Jadi inilah pentingnya komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai lapisan masyarakat—mulai dari tokoh setempat, pelaku UMKM, hingga organisasi kepemudaan—menyampaikan sejumlah keluhan mendesak. Topik yang mendominasi di antaranya adalah kondisi infrastruktur jalan lingkungan, problematika pengelolaan sampah, bantuan permodalan UMKM, serta peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syahrir mencatat seluruh poin aspirasi warga untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya di parlemen provinsi.
“Tentu tidak semua bisa langsung terealisasi, tapi ini jadi bahan penting untuk kami perjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan anggaran dan kebijakan di DPRD,” ungkapnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif itu mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat karena menghadirkan edukasi politik sekaligus ruang menyampaikan keluhan secara langsung.
“Saya berharap kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat terus terjaga, dan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan riil warga,” pungkas Syahrir. [adk]