BEKASI KABUPATEN | POSBEKASI.com – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah konstituennya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD dalam memastikan bahwa jalannya pemerintahan mulai tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Fungsi pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan mulai program pemerintahan desa, sampai kabupaten dan provinsi benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Syahrir saat menggelar kegiatan bertajuk “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah” di Kantor Desa Setia Mulya, RT001/RW002, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Ahad (12/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan titik kedua, yang sebelumnya pada titik pertama anggota Fraksi Gerindra Dapil IX (Kabupaten Bekasi) di hari yang sama menggelar kegiatan bertajuk “Mengabdi untuk Pendidikan dan Demokrasi” di Aula MTs Attaqwa 18, Jl. KH. Moh. Musa Tanah Tinggi, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Ahad (12/10/2025).
Dalam kunjungannya ke sejumlah kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik, seperti kantor desa/kelurahan, kecamatan, serta unit pelayanan teknis (UPT), Syahrir menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Syahrir juga meninjau pelaksanaan beberapa program prioritas daerah, seperti penyaluran bantuan sosial, pelayanan administrasi kependudukan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Dari hasil pengawasan tersebut,
Syahrir mencatat beberapa temuan di lapangan, termasuk kendala teknis dan administrasi yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah daerah.
Selama kegiatan berlangsung, Syahrir berdialog langsung dengan warga dan aparat pemerintahan dan tokoh tokoh setempat, di antaranya hadir langsung Kepala Desa Setia Mulya H. Ahmadi, S.Pd, Sekdes Nursan, Kepala Dusun Anties, Bimaspol Arif Pramono, SH, Babinsa Parmadi, Ustad Arsyad, BPD Sukardi, serta warga masyarakat lainnya.
Dari peserta kegiatan tersebut, Syahrir menerima sejumlah aspirasi, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya tenaga pelayanan publik, dan keterbatasan sarana penunjang di kantor pelayanan.
“Aspirasi ini akan kami bawa ke rapat kerja dan komisi di DPRD Jabar. Kami ingin pemerintah provinsi juga memberi perhatian terhadap kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.
Masyarakat menyambut baik kegiatan pengawasan ini. Menurut mereka, kehadiran wakil rakyat seperti Syahrir di tengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak hanya terjadi di ruang rapat, tetapi langsung menyentuh persoalan publik.
Dengan kegiatan ini, Syahrir berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan partisipatif di Jawa Barat. [amh]