POSBEKASI.com | JAKARTA – Penghujung Tahun 2022, Polri di bawah Komando Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan tajam masyarakat bahkan tren trust (kepercayaan) masyarakat plus minus dengan kejadian dan terungkapnya kasus-kasus besar melibatkan jajaran Korps aparat penegak hukum berseragam coklat dari pangkat Perwira hingga Jenderal, mulai kasus menonjol Aiptu Ismail Bolong sampai Irjen Pol Ferdy Sambo.
“12 hari sebelum Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden sebagai Kapolri pada Rabu 27 Januari 2022, menggantikan Jenderal Idham Aziz, survei kepercayaan masyarakat sangat tinggi mencapai 86,2 persen. Setelah melampaui satu semester dan memasuki semester dua kepemimpinan Listyo Sigit kepercayaan masyarakat terjun bebas ke titik terendah 37,7 persen pada Agustus – Oktober 2022. Bahkan 94,46 persen pembaca salah satu media online yang melakukan survei tidak percaya Polri mampu berantas judi sampai ke akar,” kata Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK), Gardi Gazarin, SH, dalam rilis akhir tahun ICK, di Jakarta, Sabtu 31 Desember 2022.
Sebelumnya, tren kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai angka 86,2 persen. Hal ini berdasarkan hasil Survei Timur Barat Research Center (TBRC) dilansir Antaranews.com, Sabtu 15 Januari 2022.
Setelah Listyo Sigit dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri, hingga satu semester terlihat landai tidak ada kasus kasus menonjol (besar).
“Bahkan sepak terjang Listyo Sigit satu semester (sampai Juni 2022) sebagai Kapolri banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, kelompok, dan tokoh tokoh agama, serta pencinta olahraga khususnya otomotif, Polri berhasil mengamankan event dunia seperti, MotoGP seri Indonesia pada 18-20 Maret 2022 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Formula E Jakarta 2022 digelar Sabtu 4 Juni 2022, di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol Jakarta”, terang Gardi Gazarin.
Pasca apresiasi itu, tren kepemimpinan goyah dengan terkuaknya kasus “Sambo Tembak Ajudan” dengan tersangka utama mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pada peristiwa tembak mati ajudannya Brigadir Yosua Hutabarat, di Rumah Dinas Kadiv Propam Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Tak hanya dipecat dari Polri, Ferdy Sambo yang dikenakan penghalangan proses hukum atau obstruction of justice, juga melibatkan anak buahnya sebagai tersangka (Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Chuck Putrantro, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto), serta tersangka lainnya, Putri Candrawathi, Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.
Di tengah menghangatnya pemecatan dan kasus Sambo, muncul vonis
mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte, lantaran terbukti melumuri Muhammad Kace dengan tinja di Rutan Bareskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (15/9/2022). Napoleon Bonaparte ini menjadi sorotan publik yang belum dipecat dari Polri walau divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus suap red notice buronan kakap Djoko Tjandra oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Rabu (10/3/2021).
Kasus tersebut mulai dilirik publik atas sikap ketidaktegasan Kapolri terhadap tindakan pada anak buahnya, di antaranya AKBP Brotoseno yang divonis hakim melakukan korupsi, tetap aktif menjadi anggota Polri dikarenakan Sidang Komisi Kode Etik memutuskan tidak melakukan PTDH.
“Kasus Sambo telak membuat trust Polri terjun bebas di mata masyarakat. Ditambah lagi ketika itu Kapolri tidak tegas bersikap dengan masih aktifnya Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan AKBP Brotoseno,” kata Gardi Gazarin.
Belum usai kasus Sambo yang hingga hari ini proses hukumnya masih berjalan, muncul tragedi berdarah “Kanjuruhan” yang menewaskan 132 orang, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan hingga sedang, usai pertandingan Arema FC menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1, di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 malam.
Tragedi berdarah Kanjuruhan yang dinilai kesalahan polisi dalam menjalankan protap, Kapolri mengambil langkah mencopot Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afianta dan menggantikannya dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra. Belum sempat Kapolri melakukan serah terima jabatan Kapolda Jawa Timur, Teddy Minahasa ditangkap dugaan kasus jual barang bukti narkoba jenis sabu.
“Tragedi berdarah Kanjuruhan dan penangkapan Kapolda Sumbar sangat memilukan hingga trust kembali terjun hingga nadir menyakitkan rakyat. Hal ini langsung ditanggapi 7 Jenderal eks Kapolri yang sangat prihatin kondisi institusi Polri datang menemui Kapolri, yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Soetanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti,” jelas Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) periode 2014 – 2016.
Dari kasus-kasus menonjol itu, pada November 2022, mencuat kasus tak kalah menyentak masyarakat pada testimoni eks anggota Polri yang berdinas di Satintelkam Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Aiptu Ismail Bolong dalam video viralnya menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, eks Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan, dan oknum Polri lainnya, terkait dugaan kasus suap pengelolaan tambang senilai Rp6 miliar.
“Kasus Ismail Bolong hingga kini bisa dikatakan belum jelas prosesnya. Bahkan ada desakan agar Kompolnas membawa proses hukum ke KPK. Ini kasus sangat mencengangkan dengan menyebut jenderal bintang tiga menerima suap miliaran rupiah. Masyakarat berhak tahu, Kapolri diminta untuk membukanya secara terang benderang kepada masyarakat agar trust Polri dapat semakin dipercaya,” ujar Gardi Gazarin.
Indikator Plus Minus Trust
Indikator plus minus trust terhadap Polri dilangsir survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam pada Agustus 2022.
Sedangkan polling yang dilakukan media online Kumparan dilakukan secara online pada 22 Agustus-1 September 2022, hasilnya 94,46% pembaca tak yakin Polri berantas judi hingga ke akar.
Begitu juga, hail survei Populi Center pada 9-17 Oktober 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik Polri merosot. Dalam survei Populi Center yang dirilis, Rabu (26/10/2022), menemukan bahwa ada 58,5 persen yang memberi nilai 6-10 dalam skala 1-10 terhadap Polri, sedangkan 33,9 persen memberi nilai 1-5.
Pada November 2022, Lembaga Survei Indopol merilis, trust masyarakat menunjukkan tren kenaikan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri berada di angka 60,98 persen.
Teranyar, survey terbaru yang dilakukan Charta Politika, yang dirilis, Kamis (22/12/2022), kepercayaan publik naik pada kepolisian mendapatkan angka 62,4 persen.
Kinerja Polri tahun 2023, ICK mendukung harapan masyarakat lebih baik lagi.
Menanggapi naiknya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengapresiasi program Quick Wins Presisi 2022. Gatot menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari seluruh jajaran Polri yang terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Saat ini, berdasarkan hasil survei dari Charta Politika, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sudah mengalami peningkatan, dan saat ini mencapai angka 62,4%,” ungkap Gatot dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12/2022).
Gatot meminta program presisi yang selaras dengan program Quick Wins Presisi terus dilanjutkan, dan mengingatkan pentingnya kerja keras untuk meningkatkan kinerja Polri
“Meskipun kepercayaan Polri terhadap publik belum menyampai angka proyeksi 65%, rekan-rekan jangan berkecil hati, terus semangat mengabdi melayani, melindungi masyarakat dengan konsisten selalu melakukan langkah dan inovasi, karena tentunya butuh kerja keras secara terus menerus yang tentu saja tidak dapat dicapai dalam waktu dekat, namun butuh proses,” terang Gatot.
Menurut Gatot, Tim Posko Presisi menetapkan tiga sasaran Quick Wins Presisi 2022, yaitu:
1. Meningkatkan Kepercayaan Publik hingga 60-65%.
2. Meningkatkan Kepuasan Publik terhadap Layanan Publik Polri 60-65%.
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Publik Polri 60-65%.
Sementara, 9 program yang diukur dalam Quick Wins Presisi yaitu:
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui Media Sosial
2. Optimalisasi Pelayanan Publik
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul
4. Perbaikan Interaksi Polisi dan Masyarakat di Jalan atau Area Publik
5. Optimalisasi Pemolisian Masyarakat
6. Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri
7. Penerapan Budaya Integritas dan Antikorupsi
8. Respons Problem Akut
9. Digitalisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas
Gatot meminta anggota Polri untuk menghindari secara dini setiap potensi pelanggaran dan terus mendorong pengawasan.
“Sekecil apapun potensi pelanggaran, hindari, selalu ingatkan anggota, dan lakukan pengawasan melekat, baik pengawasan fungsional dan struktural. Selalu ingatkan kepada anggota, bahwa beberapa orang saja yang melakukan hal negatif akan berdampak terhadap kepercayaan Polri kepada masyarakat,” kata Gatot.[REL]