Dalam kesempatan tersebut sejumlah aspirasi atau masukan disampaikan Komisi I DPRD Jabar kepada Anggota DPD/MPR RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat salah satunya terkait implementasi Undang-Undang Desa, dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan terdapat perbedaan sejak Undang-Undang Desa diimplementasikan efektifitas pemberdayaan desa sudah dapat terlihat dan dirasakan perbedaannya.
“Artinya ketika kita membangun desa maka, dampaknya akan terlihat sangat luas sekali bahkan salah satu faktor stabilitas dalam hal pertumbuhan ekonomi,” kata Bedi.
Selanjutnya terkait Bumdes, Bedi menyatakan bahwa peranan Bumdes di Jawa Barat harus lebih optimal. Saat ini desa-desa di Jawa Barat masih terfokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini berbeda dengan desa-desa di provinsi lain, yang tengah berfokus pada pemanfaatan ESDM
“Kita harapkan Pemerintah Pusat melalui UU Bumdes dapat melakukan penyesuaian Bumdes sesuai dengan karakteristik masing-masing desa,” kata Bedi.[POB]