Hal itu dikatakannyan dalam acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri kepada Bupati/Wakil, Walikota/Wakil dan Ketua DPRD yang baru-baru ini dilantik hasil Pilkada serentak 2018, di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa 13 Nopember 2018.
Kustiawan menegaskan, walaupun telah diadakan revolusi mental yang merupakan domain Kementerian Koordinator PMK, namun ujtuk menemukan pelaku teroris, aparat penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkun ibarat mencari jarum dalam jerami seperti yang selama ini terjadi di Poso, Solo, Tasikmalaya, dan Temanggung.
“Semua masalah NTHK adalah merupakan masalah kita bersama,” katanya.
KLIK : Teguh Setyabudi “Genjot Pengembangan Kompetensi SDM ASN Pemdagri”
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sambung Wawan, hendaknya selalu mengedepankan dan berpegang pada upaya pencegahan.
Sebagai contoh, deradikalisasi adalah dengan upaya bagainana merubah dari radikal menjadi tidak radikal lagi, bukan hanya tokohnya tapi juga lingkungannya.
Selain permasalahan di atas, permasalahan mononjol lainnya adalah banyaknya tenaga kerja asing masuk ke dalam vegeri. Hal ini diperlukan strategi pengawasan orang asing, tentunya hal ini diperlukan kerjasama yang baik, semua elemen bangsa diharapkan stabilitas dan kondusifitas daerah dapat tercapai guna menciptakan keamanan nasional.
“Apabila diperlukan hal-hal teknis untuk dikomunikasikan, agar selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, hukum dan keamanan di Republik ini,” tutup Wawan.[Lamimi]