BEKASI KABUPATEN, POSBEKASI.com — Nada suara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninggi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Di hadapan hamparan tanah retak seluas 1.000 hektar yang telah tujuh bulan tak tersentuh air, Dody langsung merogoh ponselnya dan menelepon Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw yang baru dilantik 1 Mei 2026.
“PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang!” cecar Dody melalui sambungan telepon seluler yang disaksikan langsung oleh petani setempat dan awak media, Sabtu (26/9/2026).
Sidak tanpa pengawalan protokoler maupun pejabat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tersebut sengaja dilakukan Dody untuk membuktikan secara langsung kondisi riil di lapangan.
Ia geram karena laporan tertulis yang diterimanya dari jajaran birokrasi berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Di Desa Karangharja, air irigasi tersier ditemukan dalam kondisi mati total. Padahal, hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari lokasi persawahan tersebut, terdapat aliran sungai besar yang tak pernah surut debit airnya.
Saluran irigasi yang ada dinilai terbengkalai akibat kurangnya perawatan dan penanganan sedimentasi. “Katanya petani di sini sudah 7 bulan enggak dapat air,” lanjut dia.
Di lokasi yang sama, Menteri PU juga menemui Supandi, seorang petani setempat yang terpaksa membeli mesin pompa air dan selang secara mandiri agar sawah garapannya tidak mati total. Supandi dan sejumlah petani lain mengaku terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk menarik air dari sumber terdekat akibat ketiadaan intervensi dari dinas atau balai terkait selama berbulan-bulan.
Mendengar penuturan Supandi, Dody secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajaran Kementerian PU yang lambat merespons penderitaan para petani di tingkat tapak.
“Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami. Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri,” ujar Dody.
Dody menyindir jajarannya yang dinilai kerap memberikan laporan bersifat “Pemberian Harapan Palsu” (PHP).
Menurutnya, upaya penanganan kekeringan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas atau sekadar menunggu instruksi saat warga sudah menggelar aksi unjuk rasa.
“Saya sengaja enggak nunggu Bapak (Dirjen SDA), supaya saya bisa tunjukkan bahwa feeling saya benar. Selama ini Bapak PHP saya. Hati-hati loh, sasaran swasembada pangan 2026 tidak ada kata-kata tidak tercapai. Kalau yang enggak perform, ganti saja! PLT-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya!” tegas Dody memperingatkan Dirjen SDA.
Percepatan Pompanisasi dan Saluran Darurat
Usai melakukan sidak dan menegur keras jajaran SDA, Kementerian PU langsung menginstruksikan pengerahan darurat berupa unit pompa air berkapasitas besar dan pembersihan sedimentasi pada saluran irigasi tersier di Kecamatan Pebayuran.
Langkah tegas ini selaras dengan kebijakan nasional penanganan dampak kekeringan yang meluas di Jawa Barat.
Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Kementerian PU telah menginstruksikan mobilisasi sarana pompanisasi serta pembuatan saluran darurat di berbagai daerah terdampak untuk memulihkan pasokan air baku persawahan.
Dody menegaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta jajaran balai setempat diperintahkan untuk tetap berada di lokasi hingga air dari sungai terdekat benar-benar mengalir dan membasahi area persawahan warga.
Ia berjanji akan terus melakukan sidak mendadak tanpa pemberitahuan ke berbagai wilayah lain guna memastikan target swasembada pangan nasional 2026 tidak terganggu oleh lemahnya koordinasi eksekusi di lapangan.
Sumber: Kompas.com