JAKARTA | POSBEKASI.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah mulai melakukan ujicoba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem yang lebih transparan dan partisipatif melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos).
“Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah. Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah,” kata Gus Ipul dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, masyarakat bisa mendaftar sendiri atau mengusulkan tetangganya yang layak untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Data usulan ini akan diproses sistem secara otomatis untuk menghindari unsur subjektif.
“Yang memilih dan memilah nanti adalah sistem, sebab kalau sistem yang memilih Itu menghindari unsur subjektif, menghindari bias. Jadi nanti tinggal daftar,” katanya.
Terkait masyarakat yang belum memiliki telepon pintar, bisa meminta bantuan pendamping PKH, operator desa, perangkat RT/RW, atau tokoh setempat untuk mendaftarkan data melalui aplikasi.
“Cukup difoto wajahnya (oleh pendamping). Jadi nanti dengan sistem ini mempermudah Ibu Bapak sekalian,” jelas Gus Ipul.
Platform digital ini menghubungkan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN hingga SAMSAT. Dengan sistem ini, data masyarakat yang sudah mendaftar diverifikasi otomatis sehingga bansos lebih tepat sasaran.
“Jadi ketika kepala desa menginput nama-nama yang layak dapat bansos, nanti yang menyeleksi sistem. Sistem ini terhubung dengan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah,” ujarnya.
Proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah. Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik.
Selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar.
Nantinya ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua kementerian atau lembaga yang terlibat menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility (kelayakan) kelompok penerima manfaatnya.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kondisi geografisnya yang beragam: pesisir, pegunungan, wilayah padat penduduk, hingga daerah yang sulit sinyal. Hal ini dilakukan untuk menguji keandalan aplikasi sebelum diterapkan secara nasional.
“Dicari yang susah mungkin sinyalnya, Mungkin juga ada yang belum punya HP. Memang sengaja dipilih di tempat ini. Supaya kita bisa uji coba di medan yang berat,” kata Gus Ipul.
Program digitalisasi bansos ini merupakan arahan Presiden untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui Perlinsos, data dari berbagai program seperti PKH, BPNT, hingga bantuan daerah akan terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.
“Ada warga ini yang dapat satu bantuan paket. Ada yang dapat dua paket, ada yang tiga paket. Sekarang belum bisa ketahuan, tapi dengan sistemnya Pak Luhut (Perlinsos) nanti akan ketahuan, setiap keluarga itu mendapatkan bantuan pemerintah lewat program apa saja,” terangnya.
Tahap Ujicoba
Sebelumnya, Gus Ipul memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025), mengatakan platform digital ini dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional dan telah berjalan tiga bulan.
“Tahap awal uji coba mencakup program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bantuan Sembako),” katanya.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, mengatakan proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah. Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik.
Selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar.
“Nanti ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua KL yang terlibat, akan menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility (kelayakan) kelompok penerima manfaatnya. Dan itulah yang sedang kami kerjakan semua, dan per hari ini memang sudah dari target 320 ribu pendaftar, kita sudah mencapai 260 ribu,” jelas Tubagus. [yan]