BEKASI KOTA | posBEKASI.com – Pemerhati kebijakan politik, Dr. MS Kaban, usulkan agar Presiden berani memotong gaji para petinggi negara seperti di BUMN maupun DPR sebesar 50% untuk kepentingan rakyat langsung. Hal itu disampaikan tokoh nasional yang pernah punya pengalaman duduk di pemerintahan dan DPR ini, untuk memenuhi tuntutan rakyat lewat aksi massa yang berujung pada amuk massa belakangan ini.
“Saat masyarakat, rakyat dibebani beban kehidupan yang sangat berat, harusnya para pemimpin lebih prihatin. Berani gak Presiden memotong gaji semua direktur BUMN sebesar 50% termasuk memotong gaji DPR?,” ujar Kaban dalam cuplikan video pendek yang belakangan beredar luas di masyarakat lewat platform jejaring media sosial.
Hasil pemotongan itu lanjut Kaban, serahkan kepada rakyat untuk meningkatkan daya belinya supaya ketimpangan ekonomi yang saat ini terjadi bisa teratasi.
Beredarnya video pendek pernyataan Kaban yang berdurasi 51 detik dan menarik perhatian publik ini, dikutip dari sebuah tayangan JUST TALKS (justice talk show) di channel Jurnal Politik TV selasa pekan lalu (26/8/2025) bertajuk “Presiden Kepung Koruptor”.
Peristiwa aksi massa yang berujung kerusuhan dan memakan korban jiwa belakangan ini seolah menantang Presiden yang tengah berusaha memberantas penyakit korupsi kronis yang menyengsarakan rakyat banyak itu.
Di sisi lain para pemimpin seakan tak punya sense of crisis atas beban hidup rakyat yang makin sulit. Bahkan publik menyaksikan, DPR malah dengan riang gembira menyambut kenaikan aneka tunjangan yang sangat tak masuk akal, di tengah jurang ketimpangan kehidupan yang semakin menganga antara si kaya dan miskin.
Lepas dari silang pendapat analisis “siapa” yang berada di balik ledakan amuk massa yang terjadi sepekan terakhir ini, namun sejatinya peristiwa ini muncul akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan nyata, antara kehidupan para pemimpin dan rakyatnya sendiri.
Disinilah titik menarik, pernyataan Kaban yang menyoal “berani gak?” Presiden memotong gaji semua direktur BUMN sebesar 50% termasuk memotong gaji DPR. Kita tunggu saja. [yan]