“Disini kami sampaikan, kami masih menunggu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Disdik terkait bagaimana KUA PPAS nya nanti. Dari situ, kita akan tetap masukan pokok pokok pikiran dari pihak forum PKSS dan guru Madrasah. Semoga ini bisa menjadi apa yang mereka inginkan dan kedepannya keseimbangan yang lebih bagus lagi terkait dengan penganggaran ini agar suasana di lapangan lebih baik lagi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri saling menunjang,” ungkap Abdul Hadi Wijaya saat menari audiensi FKSS (Forum Kepala Sekolah Swasta) Jabar, di ruang Banggar DPRD Jabar, Jumat (7/8/2020).
Hadir dalam audiensi FKSS, pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat terkait “IBPD gratis sekolah Negeri yang disandingkan dengan BPMU dan peserta didik KETM 2020”.[POB]