JAKARTA, POSBEKASI.com — Buntut temuan fasilitas mewah tak berizin di dalam lingkungan penjara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan jadie Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tegas ini diambil usai pemeriksaan intensif terhadap jajaran pejabat terkait.
“Iya diberhentikan jadi ASN,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, dalam konferensi pers bersama Ombudsman RI, di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Selain pencopotan Kalapas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi disiplin kepada total 17 orang pegawai. Dari keseluruhan petugas yang terlibat, 1 orang diberhentikan, 5 orang dikenakan hukuman disiplin berat, dan 11 orang lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang.
“Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” ucap Rudi.
Para pegawai tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan itu memuat 14 poin larangan bagi PNS, termasuk penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara demi keuntungan pribadi, pungutan liar, hingga penerimaan gratifikasi terkait jabatan.
Mereka disangkakan melanggar aturan terkait larangan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan.
Sesuai PP Disiplin PNS, hukuman sedang yang dijatuhkan berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen dengan durasi 6 hingga 12 bulan. Sementara itu, kategori hukuman berat mencakup penurunan jabatan, pembebasan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 “Jenis hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS.”
Skandal ini mencuat dalam sidak yang dilakukan Ombudsman RI, membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong pada Rabu (30/9/2026). Tindakan penertiban tersebut dilakukan setelah adanya sidak dan desakan langsung dari Komisi XIII DPR RI untuk menghentikan praktik diskriminasi fasilitas di tahanan.
“Supaya tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso.
Seluruh barang dan properti yang berada di dalam kamar mewah tersebut kini telah disita dan dicatat secara akurat. Langkah inventarisasi dilakukan untuk mendukung proses penyidikan serta penelusuran aliran dana maupun penyalahgunaan wewenang di balik keberadaan fasilitas tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dikeluarkan ini sudah tercatat, sudah terinventarisasi dengan baik karena ini sedang dalam proses penyidikan,” kata anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka.
Dampak dari polemik fasilitas mewah ini juga menjangkau level pimpinan tinggi kementerian. Sebagai bentuk tanggung jawab moral atas pelanggaran yang terjadi di unit pelaksana teknis bawahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, secara resmi telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. [met]