BEKASI KABUPATEN | POSBEKASI.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, mengapresiasi tinggi respons cepat Tim Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, bersama instansi terkait, dalam percepatan penanganan darurat jebolnya bendungan atau tanggul Cikarang Bekasi Laut (CBL), Sabtu (1/11/2025) malam, dan banjir yang merendam tujuh wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi.
“Sinergi antar lembaga dan pihak terkait ini menjadi kunci penting dalam memitigasi dampak bencana agar tidak meluas dan berlarut-larut. Kami mengapresiasi kesigapan BNPB dan BBWS Citarum. Penanganan darurat, terutama perbaikan tanggul yang jebol, adalah langkah krusial. BBWS Citarum telah mengerahkan tambahan alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai. Ini menunjukkan komitmen serius dalam melindungi masyarakat Bekasi dari ancaman banjir berulang,” kata Syahrir dikonfirmasi media terkait banjir yang melanda akibat jebolnya bendungan CBL dan tujuh wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Menurut Syahrir, penanganan dan percepatan perbaikan bendungan CBL yang jebol untuk mencegah terjadinya banjir susulan. Selain perbaikan fisik bendungan, pengerahan logistik, bantuan kesehatan, dan upaya evakuasi di tujuh kecamatan terdampak juga harus berjalan optimal selama masa tanggap darurat.
“Percepatan penanganan darurat ini diharapkan segera memulihkan aktivitas warga di tujuh kecamatan yang terdampak, dan pemerintah pusat serta daerah dapat segera menyusun solusi permanen agar tragedi banjir akibat jebolnya bendungan CBL tidak terulang di masa mendatang,” ungkap Syahrir yang merupakan anggota Komisi I DPRD Jabar dari daerah pemilihan Jabar IX (Kabupaten Bekasi).
Meskipun mengapresiasi percepatan penanganan, Syahrir mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk lebih siaga, terutama menghadapi puncak musim hujan.
“Penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat reaktif. Pemda harus memiliki rencana jangka panjang yang komprehensif, mulai dari perbaikan tata aliran air, normalisasi sungai, hingga penguatan infrastruktur drainase. Jangan tunggu sampai ada korban baru bergerak. Untuk itu terus lakukan koordinasi yang baik antarinstansi seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan TNI/Polri, adalah kunci agar masyarakat dapat cepat tertolong dan bantuan tersalurkan secara merata,” ungkap anggota Fraksi Gerindra.
Penanganan Darurat
Tim Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB bersama instansi terkait terus melakukan percepatan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil monitoring lapangan pada Rabu (5/11/2025), penurunan tinggi muka air di wilayah terdampak mulai terlihat, sementara progres pembersihan dan penguatan tanggul berjalan signifikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dimana kegiatan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pada Selasa (4/11/2025), yang berfokus pada empat langkah utama penanganan.
” Empat langkah utama penanganan adalah, pembendungan Pintu Air BSH 0, normalisasi darurat dan peninggian tanggul di sisi kanan-kiri sungai, pembersihan sampah yang menghambat aliran air, serta penambalan tanggul jebol menggunakan karung dan geopack. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif antara BNPB, BBWS Citarum, BPBD Kabupaten Bekasi, TNI, serta masyarakat setempat,” terang Abdul Muhari dalam keterangan persnya ,Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, pada hari yang sama, dilaksanakan pula rapat evaluasi di Posko Penanganan Darurat Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, yang dipimpin oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh Direktur FPKP BNPB, Kapusdalops BNPB, Tenaga Ahli BNPB, perwakilan Kementerian PMK, Kementerian PUPR, Kepala BBWS Citarum, serta unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan. Rapat tersebut menegaskan pentingnya percepatan normalisasi sungai dan penguatan tanggul untuk mencegah luapan susulan.
“Progres terkini menunjukkan hasil positif. BNPB bersama BBWS telah melaksanakan normalisasi darurat Sungai Srengseng Hilir sepanjang 300 meter serta penyaluran pasir untuk penguatan tanggul sementara. Ketinggian air sungai menurun dibandingkan hari sebelumnya. Pintu Air BSH 0 dalam kondisi aman dan terkendali, sementara lahan pertanian di Kecamatan Sukakarya yang sempat terendam kini sebagian besar telah surut, menyisakan sekitar 50 hektare yang masih tergenang,” ujarnya.
Untuk rencana tindak lanjut pada hari ini Kamis (6/11/2025), sambung Abdul Muhari, Dinas Lingkungan Hidup akan melanjutkan pembersihan sampah di Jembatan Sasak Bali dan titik lain yang masih terdapat penumpukan. Satpol PP bersama pemerintah kecamatan dan desa akan menertibkan bangunan liar di sepanjang Sungai Srengseng Hilir sekitar 8 km.
“BBWS Citarum juga akan meneruskan normalisasi dan penguatan tanggul sementara, serta berkoordinasi dengan penjaga pintu air untuk pembukaan bertahap di bagian hilir,” jelasnya.
Dalam upaya percepatan penanganan darurat ini, pembiayaan kegiatan dilakukan secara sharing anggaran antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, BBWS Citarum, dan BNPB. Kolaborasi pendanaan ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan tanggul dan pengerukan sampah di titik-titik kritis yang menjadi penyebab utama luapan air.
“BNPB mengimbau masyarakat di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air akibat cuaca ekstrem. Hindari aktivitas di sekitar tanggul dan area sungai selama proses pengerjaan berlangsung. Apabila terjadi kondisi darurat atau tanda-tanda potensi bahaya, segera laporkan kepada aparat desa atau posko bencana terdekat,” imbuhnya. [amh]