Sebab dunia pendidikan yang semestinya bebas dari korupsi dan intervensi direcoki perilaku korupsi. “Ini ironi dalam dunia pendidikan, yang semestinya bebas korupsi dan intervensi. Yang harusnya disokong (pendidikan) menjadi idola pembangunan, kini direcoki korupsi, ini nista,” ujarnya kepada Republika saat dihubungi via sambungan telepon, Senin (17/12).
Dirinya pun mengkritik penentu kebijakan pendidikan yaitu kepala dinas ikut hanyut dalam praktek tindak korupsi tersebut. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pemilihan penentu kebijakan pendidikan harus yang pro pendidikan.
“Birokrasi jangan hanyut politik praktis dan harus punya bargaining posisi yang menguatkan pendidikan. PNS itu netral, netral terhadap politik praktis dan pelayanan adil non diskriminatif,” katanya.
Cecep mengatakan para kepala dinas harus mengikuti aturan yang berlaku, apabila terdapat pimpinan yang memerintahkan di luar aturan maka jangan diikuti. Selain itu, publik harus menguatkan peran dinas pendidikan.
“Peran media dan LSM juga harus mengedukasi masyarakat dan memperkuat dinas pendidikan,” ujar sosok yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPI.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dalam kasus tersebut, Bupati Cianjur periode 2016-2021 Irvan Rivano Muchtar ditetapkan sebagai tersangka.[]
Sumber : Republika.co.id