Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pencegahan terhadap Ahmad Dhani dilakukan selama enam bulan ke depan. “Sesuai dengan UU 6/2011 Keimigrasian, batas waktu pencekalan itu enam bulan,” kata Dedi, Senin 22 Oktober 2018.
Dedi menjelaskan, pencegahan terhadap Dhani dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan dan melimpahkan berkas penyidikan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selain melakukan pencegahan ke luar negeri, penyidik juga akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani pada 23 Oktober 2018 mendatang.
“Agenda selanjutnya menjadwalkan saudara AD (Ahmad Dhani) akan dipanggil statusnya sebagai tersangka,” katanya.
Kasus ini bermula saat aksi #2019GantiPresiden pada Ahad (26/8) lalu di Surabaya. Kegiatan ini berbuntut pada permasalahan hukum karena pada Kamis (30/8) sore, Ahmad Dhani Prasetyo dilaporkan ke Polda Jatim oleh Koalisi Elemen Bela NKRI. Dhani dinilai telah melecehkan massa Koalisi Elemen Bela (KEB) NKRI.
Laporan resmi itu telah dilakukan Ketua KEB-NKRI, Edi Firmanto, pada Kamis (30/8) ke Polda Jawa Timur. Adapun bukti yang disertakan berupa rekaman video yang dipublikasikan di Instagram Ahmad Dhani, di mana Dhani menyebut peserta demo yang memprotes kehadiran Dhani sebagai “idiot” saat Dhani sedang di Hotel Majapahit pada Ahad (26/8).
Dhani kemudian diperiksa di Markas Polda Jatim di Surabaya, Senin (1/10), sebagai saksi. Pada Kamis (18/10), Polda Jawa Timur resmi menetapkan Ahmad Dhani Prasetyo sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.
Dhani sendiri tidak ambil pusing dengan penetapannya sebagai tersangka di Polda Jatim. Ia mengaku telah berkali-kali ditetapkan menjadi tersangka. Pencegahan atas dirinya juga mengaku sudah ia dengar.
“Tersangka tidak harus jadi pengadilan, saya ini jadi tersangka sudah 11 kali dan saya baru masuk pengadilan di tahun politik ini gitu. Kalau dicekal, saya itu sudah dicekal memang,” ujar Dhani.[REP/POB]