Namun saat ini Komisi II menilai minimnya permodalan masih menjadi kendala bagi sebagian kolempok tani karena berdampak pada daya beli hasil produksi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ijah Hartini, saat memimpin kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke STA Ciamis dalam rangka evaluasi program kegiatan tahun anggaran 2018 dan rencana APBD tahun 2019.
“Sejak 2003 infrastukturnya diberikan oleh provinsi dengan bekerjasama dengan kabupaten kota dikelola oleh unit pelaksana teknis desa bermitra dengan STA. Mungkin disini masih kurang maksimal karena kurang permodalan untuk memberi hasil-hasil produksi pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, STA Panumbangan telah turut memberikan kontribusi bagi para petani dalam hal pemasaran.
KLIK : DPRD Jabar Berharap Rakernas ADPSI Hasilkan Rekomendasi Kemajuan Kinerja
“Alhamdulillah untuk pemasarannya ada yang ke retail ada juga yang ke pasar tradisonal, mungkin kedepan yang harus kita koordinasikan bagaimana di dalam pengembangan distribusi,” ucapnya.
Lebih lanjut Ijah berharap, keberadaan STA tersebut dapat terus dimanfaatkan sebagai sarana penunjang bagi perkembangan ekonomi di sektor pertanian di Kabupaten Ciamis.
“Yang terpenting bahwa dengan adanya STA ini kegiatan ekonomi itu udah ada, untuk mendekatkan dan untuk menampung hasil hasil produksi pertanian sehingga mudah untuk marketnya,” ujarnya.
Sub Terminal Agribisnis Panumbangan Kabupaten Ciamis adalah institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan pemasaran hasil pertanian. Namun dalam prakteknya STA Panumbangan turut serta dalam mengembangkan pemasaran di bidang-bidang lainnya, seperti peternakan, perikanan dan perkebunan.[REL/POB]