Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan monitoring program BLMD ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung respon dari masyarakat dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan akses listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, serta untuk meningkatkan angka rasio elektrifikasi Jawa Barat menuju 100 persen pada tahun 2019.
Lebih lanjut Ineu menambahkan, program BLMD mendapatkan respon baik dari masyarakat karena dengan adanya bantuan tersebut banyak dari masyarakat yang merasa terbantu, karena permasalahan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama.
“Masyarakat menyambut baik program listrik masuk desa dan berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena program listrik masuk desa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Ineu.
Walaupun dalam kesempatan monitoring tersebut masih ditemukan beberapa rumah yang belum teraliri listrik sepenuhnya, Ineu optimis, secepatanya program tersebut bisa terealisasi dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.
KLIK : DPRD Jabar Minta Program CSR Di Jabar Ditingkatkan
“Tadi seperti disampaikan oleh kepala desa setempat bahwa masih adanya rumah-rumah yang belum teraliri listrik, masyarakat pun berharap untuk segera direalisasikan,” ujar Ineu.
Ineu menjelaskan pihaknya akan terus mendukung realisasi program ini. Namun terkait dengan luas wilayah Jawa Barat yang cukup besar maka realisasi program tersebut akan dilakukan secara bertahap.
“Namun karena wilayah Jawa Barat ini cukup luas maka program tersebut akan dilakukan secara bertahap,” jelas Ineu.
Sejak Tahun Anggaran 2008 hingga Tahun Anggaran 2017, Pemprov Jawa Barat telah melaksanakan penyambungan listrik terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 234.109 rumah tangga yang tersebar di 18 kabupaten dan sembilan kota di Jawa Barat dimana total anggaran yang sudah diserap lebih dari Rp320,4 Miliar.[REL/POB]