Kuasa Hukum Penjual ahli waris, Masrul Syafii Ginting, mengatakan lahan yang kini berdiri Lottemartitu masih status quo antara sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan pascaproses jual beli yang berlangsung sejak 1980.
Namun selama lahan bersengketa, muncul pengusaha yang mendirikan bangunan pusat perbelanjaan bernama Makro pada 1995 atas izin yang dikeluarkan Dinas Bina Marga setempat pada 1979.
“Saya mewakili ahli waris lahan berniat mengambil alih lahan Lottemart karena sesuai hukumnya, lahan ini bukan dimiliki managemen Lottemart,” kata Masrul, Kamis 18 Mei 2017.
Dikatakannya, sebelum bernama Lottemart pusat perbelanjaan tersebut bernama Makro di tahun 2008 yang status lahannya masih bersengketa.
Massa ormas yang berkerumun sejak pagi di depan gerbang Lottemart membentangkan sejumlah spanduk. Adanya juga larangan melintas menuju area Lottemart bertuliskan “Barang siapa memasuki/melintasi lahan menuju Lottemart, memanfaatkan, menguasai dan menggunakan lahan ini tanpa izin dari H Usman Kasim c/q kuasa hukum, maka mulai tanggal 17 Mei 2017 akan dituntut secara pidana sesuai KUHP Pidana”.
Masrul menyatakan, blokade tersebut sengaja dilakukan untuk mengingatkan pengusaha maupun karyawan Lottemart bahwa lahan seluas 935 meter persegi bukan milik dari manajemen Lottemart.
“Awalnya milik pengusaha Tingkok pada 1970-an, pada era-1980 lahan beralih atas nama Ngadiman dan 1982 beralih lagi atas nama Usman Kasim selaku pemilik yang sah saat ini,” ucapnya.
Menurutnya, kliennya memiliki status yang sah dengan diperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2008.
“Sebelum kami masuk 2008 sampai pemenangan PTUN inkrah secara hukum tidak pernah ada gugatan. Persoalannya bukan girik yang sama,” ujarnya.[RIS]