Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah preventif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Barat.
Tindakan konkrit dengan melakukan tes massal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah. “Kami mendukung upaya pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 ini,” ujar Taufik dalam Rakor Penanganan Covid-19 dalam bidang ekonomi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (26/3/2020).
Dia melanjutkan, terkait dengan isu yang berkembang mengenai Covid-19, dirinya menyebutkan secara psikis masyarakat sudah terpengaruhi. Sehingga hal itu berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat Jabar secara keseluruhan.
“Yang saya khawatirkan kondisi saat ini adalah Corona Jiwa. Artinya, masyarakat sudah ngedrop jiwanya ketika menghadapi Covid-19 ini,” katanya.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari pelaksanaan social distancing setidaknya bisa dilakukan juga ditingkat Kabupaten dan Kota di Jabar, hingga ke tingkat RT RW agar pencegahan penyebaran Covid-19 bisa lebih efektif.
“Langkah ini kami sangat mendukung dalam rangka membantu meminimalisir penyebaran Covid-19. Sehingga pemetaannya menjadi catatan penting sebagai panduan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan untuk mendapatkan solusinya,” ujar Ineu.
Yang penting lanjut Ineu, pergeseran anggaran sudah dilakukan sesuai dengan Inpres no 4 th 2020 dengan refocusing, memperbaiki kembali struktur anggaran dalam rangka pembiayaan dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19. Selain itu, melakukan percepatan pencairan dana hibah dalam upaya sosial distancing.
“Pergeseran anggaran selalu di update angkanya agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi lebih efektif,” ucapnya.
Bantuannya sendiri, Ineu menambahkan, ada yang secara langsung dan natura. Pasalnya bukan soal anggaran yang tidak ada tetapi barang khawatirnya yang semakin sulit didapatkan. Langkah strategis dapat segera dilakukan, sehingga berdampak pada penanganan dan pencegahan Covid-19 bisa dilakukan.
“Justru bukan anggaran yang tidak ada, tetapi barang yang dibutuhkan relatif sulit mengingat permintaan yang meningkat di masyarakat,” tambahnya. [POB]