Hal tersebut mengemuka saat ditanya oleh wartawan selepas acara rapat konsultasi akhir tentang draft Pergub Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Depok, Kamis (8/4/2021).
“Dalam skala Jawa Barat masih ada blank spot sekitar 19 kecamatan belum punya sekolah SMA dan SMK Negeri saya kalkulasikan sekitar 19.000 anak kita gak bisa sekolah dan ini pasti gak bisa masuk jalur zonasi, kami minta kepada bapak Gubernur agar ini di tuntaskan jangan sampai kita bikin PPDB tapi kita belum mencukupi syarat awal artinya PR kita masih banyak ini masih ada 200 kecamatan lebih yang belum punya SMA/SMK Negeri,” ucap Abdul Hadi.
KLIK : Komisi III Dorong PT Migas Hulu Jabar Miliki Rencana Bisnis yang Matang
Abdul Hadi menambahkan meski kapasitas sekolah terdekat dari rumah calon murid sudah penuh, Pemerintah harus mengakomodir dalam hal ini alternatifnya adalah sekolah swasta, tahun lalu bantuan pemprov yang dinamakan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal). Mengingat anggaran yang diberikan pemerintah itu sangat besar Rp912 miliar ini adalah hibah untuk anak anak yang bersekolah di swasta itu dinaikan asalnya Rp550 ribu menjadi Rp750 ribu namun pada nyatanya masih banyak saja sekolah swasta yang _bandel_ .
“Untuk intervensinya kepada sekolah swasta yang tidak mau mengikuti aturan saya minta kepada kepala dinas untuk tegas agar dibuatkan nomenklatur karena saya kira kalau hanya dibuat himbauan sepertinya tidak bisa ini harus dibuat aturan kalau masih ngeyel ya kita blacklist aja,” pungkasnya.[POB]