Bekasi Online

Komisi V DPRD Jawa Barat Minta Pemprov Akomodir Peserta Didik yang Masuk Zona Blank Spot

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok dan Rombongan diterima langsung oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait pembangunan dan kebutuhan untuk Kota Depok itu sendiri, Kamis (8/04/2021). [Posbekasi.com /Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD]
POSBEKASI.COM | DEPOK – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan Gubernur beserta jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus mengakomodasi calon murid yang tidak dapat sekolah karena rumahnya masuk dalam kategori _blank spot_. Dengan kata lain, di wilayah tempat calon murid tinggal tidak tersentuh zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Hal tersebut mengemuka saat ditanya oleh wartawan selepas acara rapat konsultasi akhir tentang draft Pergub Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Depok, Kamis (8/4/2021).

“Dalam skala Jawa Barat masih ada blank spot sekitar 19 kecamatan belum punya sekolah SMA dan SMK Negeri saya kalkulasikan sekitar 19.000 anak kita gak bisa sekolah dan ini pasti gak bisa masuk jalur zonasi, kami minta kepada bapak Gubernur agar ini di tuntaskan jangan sampai kita bikin PPDB tapi kita belum mencukupi syarat awal artinya PR kita masih banyak ini masih ada 200 kecamatan lebih yang belum punya SMA/SMK Negeri,” ucap Abdul Hadi.

KLIK : Komisi III Dorong PT Migas Hulu Jabar Miliki Rencana Bisnis yang Matang

Abdul Hadi menambahkan meski kapasitas sekolah terdekat dari rumah calon murid sudah penuh, Pemerintah harus mengakomodir dalam hal ini alternatifnya adalah sekolah swasta, tahun lalu bantuan pemprov yang dinamakan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal). Mengingat anggaran yang diberikan pemerintah itu sangat besar Rp912 miliar ini adalah hibah untuk anak anak yang bersekolah di swasta itu dinaikan asalnya Rp550 ribu menjadi Rp750 ribu namun pada nyatanya masih banyak saja sekolah swasta yang _bandel_ .

“Untuk intervensinya kepada sekolah swasta yang tidak mau mengikuti aturan saya minta kepada kepala dinas untuk tegas agar dibuatkan nomenklatur karena saya kira kalau hanya dibuat himbauan sepertinya tidak bisa ini harus dibuat aturan kalau masih ngeyel ya kita blacklist aja,” pungkasnya.[POB]

BEKASI TOP