Komisi I Khawatir Potensi Kendala Teknis Pengaruhi Pileg dan Pilpres 2019

Komisi I DPRD Jabar monitoring persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 ke KPU Kabupaten Cianjur, Kamis 8 Nopember 2018.[IST]

POSBEKASI.COM | CIANJUR – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendapati potensi kendala teknis yang akan terjadi pada proses pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Kamis 8 Nopember 2018.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat, mengungkapkan pihaknya mendapati potensi kendala teknis yang akan terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang dikhawatirkan akan mempengaruhi sah atau tidaknya hasil penghitungan suara secara formal.

“Tadi kita berbicara tentang simulasi pemilihan, kita akan mendapatkan kendala teknis dengan 5 surat suara dengan 300 per TPS. Tadi hasil simulasinya adalah sekitar 5 menit per pemilih belum penghitungan suara jadi ada kemungkinan lewat hari,” kata Sadar.

KLIK : Perda KTR Solusi Dampak Buruk Rokok Bagi Kesehatan Masyarakat

Lebih lanjut Sadar menjelaskan, ketika lewat hari ini secara formal dapat mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Selain itu permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai, terkait adanya 31 juta tambahan DPT yang masih harus dipencocokan dan penelitian (coklit) di tingkat Kabupaten.

“Keliatannya dari teman-teman KPU mengatakan, KPU dan KPU RI sendiri belum ada solusi yang pasti. Kita berharap ini akan segera dapat kepastian atau teknis seperti apa, dan juga akan ada sekian jumlah saksi yang akan disiapkan nanti bukti sertifikat atau bukti berita acara dan itu tidak boleh di tulis sendiri harus oleh KPPS dengan persiapan yang benar-benar,” ujarnya.

Sadar berharap, KPU sebagai pelaksana dapat bertindak netral dan memastikan seluruh lapisan jajaran KPU terhindar dari kecurangan, ataupun manipulasi serta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang seadil-adilnya.

“Artinya, baik KPU dan Bawaslu menjaga jarak yang sama untuk semua peserta pemilu, dan mendidik lebih profesional kepada petugas lapangan mengingat tadi kendala kesulitan yang sudah terbayangkan,” pungkasnya.[GHI/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *