Kartu Bekasi Sehat, Warga Minta Walikota Bekasi Jangan Mencla Mencle

Walikota Bekasi Rahmat Effendi memegang KBS yang menjadi program unggulan saat kepemimpinannya akhir periode bersama Wakil Wlikota Bekasi Ahmad Syaikhu.[DOK]

POSBEKASI.COM | KOTA BEKASI – Warga Kota Bekasi meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi menepati janjinya bukan sekedar pencitraan di Pilkada Kota Bekasi dengan membagi-bagikan Kartu Bekasi Sehat (KBS).

“KBS tiba-tiba pakai rujukan, datang ke Pondok Ungu Permai membagi-bagikan kartu tanpa rujukan. Nyatanya mulai Nopember 2018 ini wajib menyertakan rujukan,” keluh Efendi warga Perumahan Pondok Ungu Permai pada Radio Dakta, Kamis 1 Nopember 2018 pagi ini.

KLIK : Walikota Keliling Antar Kartu Sehat ke Rumah Warga

Lebih lanjut Efendi mengeluhkan penggunaan KBS kini wajib menyertakan rujukan dari Puskesmas. “Datang ke perumahan hanya untuk pencitraan. Begitu terpilih, emang gue pikirin, tolong omongan ditepati, jangan mencla-mencke,” geram Effendi menegeluhkan KBS dengan menelepon Radio Dakta.

Efendi menyatakan, saat dia datang ke RS Ananda untuk berobat diminta rujukan, dalam surat rujukan tersebut ada keputusan Walikota untuk wajib menyertakan rujukan. “Omongan awal itu harus tepat, tolong Radio Dakta, sampaikan ke Walikota supaya didengar, mudah-mudahan dia sudah bangun,” tutup Effendi.

KLIK : Kartu Sehat Tak Bisa Dipakai Lagi, Ini Kata AMPIBI

Hal yang sama juga disampaikan Bunda Eni warga Wisma Jaya, “KBS mau berobat harus pakai rujukan di RS Juwita, kemaren. Biasanya, saya telepon dulu sebelum datang ke RS Juwita,” keluh Bunda Eni dalam teleponnya ke Radio Dakta.

Bunda Eni menyatakan, dirinya kemaren hendak berobat ke RS Sentosa dengan menggunakan KS tetapi diwajibkan membawa rujukan daii puskesmas. “RS Juwita masih bisa kemaren, tapi kata petugasnya mulai Nopember wajib pakai rujukan dari Puskemas. Padahal Paskes satu saya di klinik tapi tetap harus rujukan dari puskesmas,” ujarnya.

KLIK : Pemko Bekasi Utang Kartu Sehat Rp25 M

Sebaliknya, Ali warga Mustika Jaya meapresiasi KBS. Namun perlu diefektifkan kepada warga yang membutuhkan saja bukan diberikan pada semua warga.

“Seperti di Mustika Jaya, saya melihatnya efektif. RT nya memberikan KBS kepada warga yang benar-benar membutuhkan bukan untuk warga yang mampu. Jadi perlu diterapkan semua RT, warga yang bekerja dan sudah memiliki BPJS tidak diberikan KBS. Saya respon bila semua RT selektif memberikan KBS pada warga yang hanya membutuhkan saja. Ini biar tidak imbas beratnya Pemko Bekasi menanggung biayai KBS,” katanya.[RAD/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *