OTT Proyek Meikarta, KPK Ultimatum Neneng Rahmi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[DOK]

POSBEKASI.COM | JAKARTA – Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR), hingga Senin 15 Oktober 2018, belum berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK meminta sekaligus mengultimatum NR untuk menyerahkan diri dengan datang ke KPK atau kepolisian setempat serta tidak merusak barang bukti terkait kasus OTT perizinan proyek Meikarta, pada Ahad 14 Oktber 2018.

“Kami sekali lagi mengharapkan kepada khalayak ramai agar yang belum (diamankan), yaitu NR diharapkan segera menyerahkan diri di kantor KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Jakarta, Senin 15 Oktober 2018 malam.

Diingatkannya, pihak lain terkait perkara kasus suap yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, tidak berupaya merusak bukti.

“Selian itu juga tidak mempengaruhi saksi-saksi, atau melakukan upaya-upaya yang bisa menghambat proses penegakan hukum. Perlu kami ingatkan risiko pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor,” ungkap Laode.

Lebih tegas Laode mengingatkan beberapa orang yang telah dijerat lembaga antirasuah atas dugaan menghalangi penyidikan.

Kasus suap diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah Dinas, yakni Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

Dimana telah diduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas, yaitu pemberian pada April, Mei dan Juni 2018.

KLIK : Ini Suap Perizinan Meikarta Yang Menyeret Bupati Bekasi ke Penjara

Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dijemput paksa tim KPK yang ditetapkan sebagai tersangka terkait OTT dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, seluas total 774 ha itu dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 84,6 ha, tahap kedua 252,6 ha dan tahap ketiga 101,5 ha.

Selain Neneng, anakbuahnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (belum diamankan).

Dalam kasus ini, menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak yang diduga pemberi suap pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen, disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.[COK/JAL/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *