Untuk itu, Iriawan menyebut bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat terkait monitoring, yang ditujukan kepada setiap instansi, di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Maka dilakukan monitoring,” kata Iriawan di Gedung Nagara Pakuan, Bandung, Kamis 30 Agustus 2018.
Menurut Iriawan, monitoring dilakukan sebagai upaya pencegahaan, untuk menghindari penyimpangan pada suatu proses pembangunan.
“Penyimpangan bisa saja dilakukan instansi atau pihak luar, namun tidak diketahui oleh kepala satuan,” katanya.
“Kedua dia ‘belok’ tahu tapi diam, atau dibelokan. Tapi sebelumnya memang harus ada upaya-upaya pencegahan kepada semuanya sehingga tidak ada permasalahan keuangan khususnya untuk pembangunan,” harapnya.[IMA/POB]